BPS DIY Buka Suara Soal Pengemudi Bentor di Kulon Progo Gagal Ajukan Keringanan Biaya Sang Anak Usai Masuk Desil 9

DTSEN merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendata manusia, sementara proses pengisian datanya juga melibatkan manusia. 

Selain itu, Metode Proxy Means Test (PMT) yang digunakan juga merupakan suatu model atau program yang memiliki keterbatasan. Untuk mengantisipasi sampling error dan non sampling error (NSE) dilakukan proses verifikasi dan saat ini proses tersebut terus dipercepat. 

"Yang utama adalah memastikan data yang dihasilkan benar dan berkualitas. Hal tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat, lembaga pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk saling memperkuat data," ucap Endang. 

Untuk bantuan pendidikan, PIP juga terus dilakukan melalui tahap 1 dan 2. Sementara untuk akses terhadap program bantuan atau beasiswa lainnya, mekanisme dan persyaratan masing-masing program terus diperhatikan dengan menggunakan hasil verifikasi kondisi masyarakat sebagai salah satu dasar pendukung. 

Kepala Dinas Sosial DIY, Suyarno menerangkan, perubahan desil mengacu pada regulasi pemberian bansos antara lain Kepmensos Nomor 22 yang mana terdapat bansos yang ditujukan khususnya kepada masyarakat pada desil 1-4. Untuk program tertentu termasuk kepesertaan jaminan kesehatan, cakupan desil dapat berbeda. 

Menurut Suyarno, perubahan desil tidak serta merta berarti bahwa masyarakat yang desilnya meningkat langsung dihentikan dari seluruh bantuan. 

Baca Juga

Sorot Tajam Polemik Pengelompokan Desil, DPR RI Desak Pemerintah Segera Tindaklanjuti

Pemerintah daerah (Pemda) perlu menyikapinya secara bijak. Saat ini, pemda disebutnya masih melakukan pembahasan internal untuk mencari skema agar masyarakat secara faktual masih membutuhkan bantuan tetap dapat diakomodasi. 

Suyarno kemudian mencontohkan fenomena yang dialami oleh Timbul. 

"Dalam kasus Pak Timbul, secara data apabila berada pada desil 9, yang bersangkutan tidak termasuk kelompok penerima bantuan tertentu. Namun setelah melihat kondisi faktual di lapangan, perlu dicari mekanisme yang tepat agar kasus seperti ini dapat ditangani. Sampai saat ini, belum terdapat jawaban atau skema final. Tetapi, Pemda terus mencari solusi terbaik," ucap Suyarno.