Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Mantan Wartawan? Berharta Rp5,98 Miliar Saat OTT KPK
- instagram Hamenang
tvOnenews.com - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memiliki perjalanan karier yang tidak langsung bermula dari dunia politik. Sebelum menduduki kursi kepala daerah, pria kelahiran Klaten, 26 November 1988, tersebut pernah bekerja di sektor perbankan dan menjadi reporter televisi nasional.
Pengalaman itu menjadi bagian dari rekam jejaknya sebelum terjun ke pemerintahan daerah. Namanya kini kembali menjadi perhatian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankannya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Oktober 2026.
KPK mengonfirmasi penindakan tersebut dan menyebut perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan suap. Perkembangan ini membuat perjalanan karier politik hingga latar belakang profesional Hamenang ikut disorot.
Di tengah kabar tersebut, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Hamenang juga menarik perhatian. Berdasarkan laporan periodik 2025 yang disampaikan pada 26 Maret 2026, kekayaannya tercatat sebesar Rp5.983.361.557 atau sekitar Rp5,98 miliar.
Lantas, bagaimana perjalanan mantan reporter televisi ini hingga menjadi Bupati Klaten, dan apa saja aset yang tercantum dalam laporan kekayaannya?
Hamenang Wajar Ismoyo Pernah Jadi Reporter Trans7 sebelum Masuk Politik
Hamenang Wajar Ismoyo lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 26 November 1988. Ia menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 2 Klaten pada 2003–2006, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Ia menyelesaikan pendidikan di bidang ilmu komunikasi pada 2011 dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom).
Latar belakang pendidikan tersebut sejalan dengan pengalaman profesionalnya di dunia media. Sebelum masuk ke politik, Hamenang pernah bekerja sebagai reporter di stasiun televisi nasional Trans7. Informasi mengenai perjalanan kariernya tersebut turut diberitakan Kilas Klaten dan RMOL Jawa Tengah dalam profil Hamenang menjelang maupun setelah dirinya menjadi sorotan publik.
Menurut laporan RMOL Jawa Tengah pada 15 Oktober 2026, ketika bekerja di Trans7, Hamenang sempat menjalani penugasan di beberapa redaksi secara bergantian, termasuk Redaksi Sore dan program Warna. Ia juga disebut pernah memiliki pengalaman bekerja di industri perbankan sebelum menekuni dunia politik.
Perjalanan profesionalnya kemudian beralih ke organisasi dan politik. Hamenang pernah aktif dalam Asosiasi Duta Wisata Indonesia (AWINDO) Klaten dan Ikatan Mas dan Mbak Jawa Tengah. Ia juga tercatat pernah memimpin Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Klaten.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan sebelum dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Klaten pada 2014. Hamenang kemudian melanjutkan karier di lembaga legislatif hingga menduduki jabatan Ketua DPRD Klaten.
Dari Anggota DPRD hingga Bupati Klaten, Kini Terseret OTT KPK
Karier politik Hamenang berkembang melalui PDI Perjuangan dan lembaga legislatif daerah. Ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Klaten periode 2014–2019, kemudian dipercaya sebagai Ketua DPRD untuk periode 2019–2024.
Pada Pilkada Klaten 2024, Hamenang maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Benny Indra Ardhianto dari Partai Gerindra. Pasangan tersebut memperoleh 395.092 suara atau 52,63 persen suara sah berdasarkan hasil pemilihan yang diberitakan media lokal.
Kemenangan itu mengantarkan Hamenang menjadi Bupati Klaten untuk periode 2025–2030. Ia dilantik pada 20 Februari 2025.
Namun, perjalanan politiknya kini mendapat sorotan setelah KPK melakukan OTT pada 15 Oktober 2026.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan operasi tersebut. Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa perkara yang ditangani diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah (OPD).
"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah," kata Budi, melansir dari ANTARA, Jumat (16/10/26).
KPK juga menduga terdapat pemberian dari bupati kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan audit. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari penanganan perkara yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Dalam operasi itu, KPK turut mengamankan sejumlah pihak lain dari unsur aparatur sipil negara dan swasta. Pada laporan awal, uang tunai yang diamankan diperkirakan mencapai Rp1 miliar. Namun, perkembangan berikutnya menyebut total barang bukti uang yang disita mencapai sekitar Rp1,9 miliar.
KPK kemudian menyatakan telah melakukan gelar perkara dan menaikkan penanganan kasus ke tahap penyidikan. Pada Jumat, 16 Oktober 2026, lembaga tersebut menyampaikan bahwa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan lebih lanjut.
LHKPN 2025 Catat Harta Hamenang Rp5,98 Miliar, Ini Rinciannya
Di luar perjalanan karier dan perkembangan perkara, harta kekayaan Hamenang menjadi perhatian karena tercatat hampir Rp6 miliar dalam LHKPN periodik 2025.
Berdasarkan data yang dilaporkan pada 26 Maret 2026, total kekayaan Hamenang mencapai Rp5.983.361.557. Nilai tersebut merupakan kekayaan yang dilaporkan untuk periode 2025, bukan penilaian harga pasar terkini seluruh aset yang dimilikinya.
Komponen tanah dan bangunan menjadi salah satu bagian terbesar, dengan nilai sekitar Rp2,595 miliar. Aset tersebut tersebar di Kabupaten Klaten dan Kota Yogyakarta, meliputi beberapa bidang tanah serta tanah dan bangunan.
Pada kategori alat transportasi dan mesin, Hamenang melaporkan aset senilai Rp565 juta. Daftar kendaraan yang tercantum dalam laporan sebelumnya antara lain Yamaha 2DP Non ABS tahun 2017, Mazda RX-8 tahun 2006, Yamaha Fazio tahun 2022, Kawasaki Ninja KR150K tahun 2011, Honda Civic Sedan tahun 2013, serta Toyota minibus tahun 2013.
Selain properti dan kendaraan, laporan tersebut memuat harta bergerak lainnya senilai Rp263,5 juta, kas dan setara kas sekitar Rp1,21 miliar, serta harta lainnya senilai Rp1,349 miliar. Jika dijumlahkan, komponen tersebut menghasilkan total sekitar Rp5,983 miliar sesuai laporan yang disampaikan.
LHKPN merupakan instrumen transparansi untuk mencatat kekayaan penyelenggara negara. Besaran harta yang dilaporkan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya tindak pidana, sebagaimana kabar penangkapan juga tidak otomatis membuktikan kesalahan seseorang.
Kini, perjalanan Hamenang dari reporter televisi, anggota DPRD, Ketua DPRD, hingga Bupati Klaten menjadi sorotan bersamaan dengan proses hukum yang sedang berjalan. Publik menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari KPK mengenai pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkara, serta dugaan peran masing-masing pihak dalam kasus tersebut.
Dengan demikian, latar belakang Hamenang sebagai mantan reporter dan catatan kekayaan Rp5,98 miliar merupakan dua aspek profil yang dapat ditelusuri melalui sumber pemberitaan dan laporan LHKPN. Sementara itu, dugaan pelanggaran hukum harus tetap merujuk pada hasil penyidikan dan proses peradilan yang berlaku. (udn)
Load more