Tidak Lolos Seleksi, Puluhan Peserta Tes Perangkat Desa Demo di Kantor Bupati Pati

Pati, Jawa Tengah - Puluhan peserta tes calon perangkat desa yang gagal lolos seleksi, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (20/7/2022).

Dalam orasinya mereka menuntut pengusutan dugaan kecurangan dan jual beli jabatan saat tes pengisian perangkat desa pada 16 April lalu. 

Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, puluhan warga yang tergabung dalam calon perangkat desa gagal (CAPRAGA) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. 

Koordinator aksi, Muhamad Kundhori mengatakan, mereka menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan kecurangan saat tes seleksi perangkat desa berbasis komputer atau Computer Assisted Cat (CAT). Karena ada peserta yang tidak mengerjakan salah satu mata ujian, tapi mendapat nilai. 

"Kami minta untuk dilakukan audit forensik yang patut diduga terjadi kecurangan saat pelaksanaan tes CAT dengan manipulasi IT. Jadi ini yang bisa mengungkap adalah polisi atau dari Polda yang mempunyai alat forensik tersebut," Ujar Muhamad Kundhori. 

Mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan jual beli jabatan perangkat desa saat proses tes seleksi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati yang nominalnya diduga mencapai ratusan juta. 

"Selain minta pengusutan forensik, kami juga menuntut pengusutan dugaan jual beli jabatan yang diduga melibatkan kades, panitia pengisian perangkat desa di tingkat kecamatan dan kabupaten. Karena menurut kami ini sistem, tidak mungkin kades bergerak sendiri, ibarat kue harus dibagi bagi," Ujarnya. 

"Informasi yang kami dapatkan dari teman teman dilapangan tarifnya untuk kepala seksi dan kepala urusan adalah 500 juta, kepala dusun 750 juta dan sekretaris desa 1 miliar," lanjutnya. 

Usai menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati, pendemo melanjutkan aksinya di depan kantor DPRD Pati. Mereka mendesak pimpinan dan anggota DPRD Pati untuk melanjutkan Pansus hak angket pengisian perangkat desa Kabupaten Pati, yang sebelumnya sempat digulirkan oleh sejumlah anggota DPRD Pati. 

"Kami minta keseriusan DPRD Pati untuk mengangkat hak angket. Pansus sudah terbentuk, tapi kenapa mandul di tengah jalan," pungkasnya. (Arm/Buz)