Pemkab Semarang Alokasikan 4,7 Miliar Rupiah untuk Bansos Kenaikan BBM

Semarang, Jawa Tengah - Pemerintah Kabupaten Semarang mengalokasikan anggaran sebesar 4,7 miliar  Rupiah untuk bantuan sosial (bansos) dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan kepada 6.300 masyarakat penerima manfaat.

Jumlah tersebut diambil dari dua persen Dana Transfer Umum (DTU) Pemerintah Pusat ke Pemkab Semarang periode bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2022.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134 Tahun 2022, Pemkab Semarang wajib menyisihkan dua persen DTU untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Setelah dihitung jumlahnya ada 4 miliar 765 juta Rupiah. Nanti akan kami salurkan kepada masyarakat terdampak, seperti tukang ojek, nelayan dan UMKM," jelas Ngesti, Selasa(14/9/2022).

Dikatakan Ngesti, sasaran penerima manfaat bansos yang terdiri dari tukang ojek pangkalan, pekerja sektor transportasi umum, nelayan, dan pelaku UMKM akan mendapatkan bantuan sebesar 300 hingga 600 ribu Rupiah.

"Data yang kita terima, tukang ojek pangkalan ada 2.000 orang, masing-masing 300 ribu Rupiah. Kemudian, kru angkutan umum ada 650 orang, nelayan Rawapening 600 orang, pelaku UMKM 1.600 orang. Masing-masing (mendapatkan) 600 ribu Rupiah," imbuhnya.

Baca Juga

Prabowo Minta Kampus Cari Solusi Cepat soal Efisiensi BBM karena Harga Minyak Tinggi, Targetkan Hemat Rp25 Triliun

Selain sasaran penerima manfaat tersebut, lanjut Ngesti, terdapat sektor pekerjaan lain yang akan diberikan bansos yakni tenaga padat karya.

"Ada 27 program padat karya di 19 kecamatan yang masing-masing dianggarkan 70 juta Rupiah. Target kami ada 40 pekerja yang kami libatkan," terangnya.

Sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bansos dari Pemkab Semarang dan Kementerian Sosial (Kemensos), pihaknya akan mencocokkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening mengatakan, pemerintah harus bisa menjaga inflasi agar tidak naik terlalu tinggi.

"Dari laporan yang kami dapatkan dari tim pengendali inflasi daerah, saat ini belum ada kenaikan yang signifikan dari harga sembako. Meski demikian, kami selalu berpesan hal ini untuk terus dipantau. Harapannya, melalui langkah-langkah antisipatif, tidak ada kenaikan inflasi," terang Bondan. (abc/ard)