Data Penerima Bantuan Dianggap Belum Valid, Ketua DPRD Dorong Pemkab Blora Lakukan Validasi Ulang

Blora, Jawa Tengah – Ketua DPRD Blora, HM Dasum mengkritisi terkait tidak validnya data warga miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang ada di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dirinya menilai penyaluran bantuan untuk keluarga miskin di Kabupaten Blora kerap tidak tepat sasaran. Dikarenakan beberapa faktor, salah satunya ketidakvalidan data dan penetapan indikator warga miskin yang terlalu rumit.

Hal itu dikatakan, HM Dasum usai acara Pembinaan Forkopimda Kepada Camat, Lurah, dan Kades se-Kabupaten Blora di Pendopo Bupati, pada Rabu (21/9/2022) kemarin.

“Dikarenakan data (warga miskin) yang belum valid. Karena kondisi itu, lanjutnya, juga kerap menjadi pemicu konflik di masyarakat.” ujar Dasum.

“Kadang ada masyarakat yang tidak berhak, tapi malah dapat (bantuan). Ini kan kurang pas,” terangnya.

Kekeliruan data tersebut diakuinya memang sudah terjadi sejak lama. Hal itu pun juga sudah menjadi perhatian serius oleh kalangan DPRD Blora. Berkali-kali DPRD Blora mengkritisi terkait dengan tidak validnya data warga miskin. Jika menilai data BPS per 2021 lalu, jumlah warga miskin di Blora 107 ribu jiwa.

Baca Juga

Cerita Perubahan dari Berbagai Daerah, Program TJSL PLN Hadirkan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan

“Ada yang rumahnya besar itu malah dapat (bantuan) dan masuk kategori miskin itu kan kurang pas juga,” katanya.

Karenanya, DPRD Blora mendorong supaya Pemkab Blora benar-benar melakukan validasi data. Kemudian juga merubah indikator atau variabel kriteria warga miskin.

“Biar tepat sasaran,” lanjutnya.

Parahnya, Dinas Sosial (Dinsos) Blora selaku leading sector penyaluran bantuan untuk warga miskin juga masih mengacu kepada data kemiskinan 2011.

“Ada (masih dipakai) data 2011 sampai sekarang,” ungkapnya. 

Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Ichwan Effendi yang juga hadir pada kesempatan itu.

"Pernah saya dengar bahwa penerima bantuan (untuk warga miskin) itu didasarkan data 2011 atau 2015," ujar Ichwan.

Sementara itu, Bupati Blora, H Arief Rohman menyampaikan, agar bantuan ini bisa lebih tepat sasaran maka upaya perbaikan data akan terus dilakukan. Termasuk dengan melibatkan peran aktif dari BPS, forkopimcam, kades dan kelurahan.

"BPS juga akan terjun secara detail sensus untuk menjadi basis data kita nanti termasuk dari kita juga akan melakukan pendataan ulang agar datanya lebih presisi," ungkapnya

Bersamaan dengan pengarahan tersebut, BPS Blora juga melakukan sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022.

Nantinya pendataan tersebut akan menunjukan data kondisi ekonomi penduduk yang akan membantu pelaksanaan program pemerintah sehingga berjalan efektif.

Masih menurut Bupati,  pihaknya akan melakukan pengawasan terus dengan melibatkan Forkopimda dan dinas terkait. Kepala desa dan kepala kelurahan pun juga diminta berkomitmen untuk melakukan perbaikan data. 

"Kita juga minta masukan juga mungkin kalau ada info bantuan yang tidak tepat sasaran nanti akan kita tindak lanjuti," pintanya.

Bupati Arief menegaskan bahwa kaitannya dengan pendataan ini sangat penting. Ia juga meminta dinas terkait hingga kepala desa untuk mendata kembali yang berhak dan tidak berhak. (Agw/Dan)