PT KAI Daop 5 Purwokerto Ingatkan Perlintasan Sebidang Tak Dijaga Rawan Kecelakaan

Banyumas, Jawa Tengah - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 5 Purwokerto menyebut salah satu daerah rawan terjadi kecelakaan adalah perlintasan sebidang.

Terutama perlintasan-perlintasan sebidang tidak dijaga.

Manager Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto Krisbiantoro mengatakan perlu perhatian serius perlintasan sebidang tidak dijaga.

"Selama tahun 2022 hingga bulan Oktober di wilayah Daop 5 Purwokerto telah terjadi 27 kali gangguan temperan baik di perlintasan sebidang maupun di kilometer jalur yang mengakibatkan beberapa di antaranya nyawa melayang," ujarnya, Minggu (20/11/2022).

Dia menjelaskan salah satu penyebab kecelakaan pada perlintasan lantaran tidak sedikit para pengendara yang tetap melaju meskipun sudah ada peringatan melalui sejumlah rambu dan sirine yang terdapat pada perlintasan.

Daop 5 mencatat di tahun 2022 ini sedikitnya ada 39 perlintasan sebidang tidak terjaga.

"Sejumlah potensi dampak atau risiko dari keberadaan perlintasan sebidang antara lalu lintas jalan VS kereta api di antaranya perlambatan perjalanan kereta api saat melintasi perlintasan sebidang. Kedua, hambatan kelancaran lalu lintas jalan dengan adanya penutupan perlintasan sebidang. Lalu, tingginya tingkat kerusakan perkerasan jalan khususnya pada titik pertemuan antara aspal atau beton dengan bagian rel kereta api," jelasnya.

Ia menambahkan roda kendaraan (sepeda motor) sering selip saat melintas di atas rel.

Terakhir, potensi kecelakaan bila pengendara kendaraan tak abai terhadap peraturan.

Menurut dia, tanpa disadari, pandangan umum kerap menunjukkan bahwa keselamatan bertransportasi merupakan semata-mata tanggung jawab si penyelenggara moda transportasi tersebut.

Padahal, lebih jauh masing-masing pihak yang berkepentingan memiliki andil dan tanggung jawabnya sendiri.

PT KAI sebagai operator dan penyelenggara sarana perkeretaapian memiliki porsi dan tanggung jawabnya.

“Tak jarang jika ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan sebidang, pandangan umum seolah-olah itu menjadi tanggung jawab PT KAI. Pandangan ini keliru," tegasnya.

Namun, pada kenyataannya tidak semuanya berjalan seperti sebagaimana idealnya karena berbagai faktor.

Di antaranya, yakni kurangnya kesadaran dan pemahaman seluruh pengguna jalan raya terhadap peraturan keselamatan perjalanan KA di pelintasan sebidang.

Apalagi perkembangan perkeretaapian cukup pesat. Pemerintah telah membangun prasarana perkeretaapian double track sehingga frekuensi dan kecepatan KA meningkat. Maka, perlu dilakukan peningkatan keselamatan diperlintasan.

Krisbiyantoro menerangkan perlintasan sebidang merupakan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang dibuat sebidang.

Perlintasan sebidang tersebut muncul disebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan yang harus melintas atau berpotongan langsung dengan jalan kereta api.

Tingginya mobilitas masyarakat dan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas memicu timbulnya permasalahan, yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang.

"Mengutip Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 114 menyatakan bahwa pada perlintasan sebidang antara jalur KA dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu KA sudah mulai ditutup serta wajib mendahulukan kereta api," terangnya.

Aturan tersebut senada dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 90 poin D menyatakan bahwa penyelenggara prasarana perkeretaapian berhak dan berwenang mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan.

Pasal 124 menyatakan pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

"Dua aturan itu menyebutkan bahwa perjalanan kereta api mendapatkan prioritas di jalur yang bersinggungan dengan jalan raya. Berdasarkan aturan itu pula sudah jelas disebutkan jika tidak ada kesalahan yang dapat dituduhkan kepada kereta api," ujarnya.

Krisbiantoro menjelaskan meskipun kewajiban terkait penyelesaian keberadaan di perlintasan sebidang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab KAI selaku operator, namun untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang beberapa upaya telah dilakukan KAI di antaranya melakukan sosialisasi dan menutup perlintasan tidak resmi. (sjo/nsi)