DPRD Kabupaten Semarang Beri Catatan Terkait Sistem Mall Pelayanan Publik

Semarang, Jawa Tengah - Guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang maksimal dari Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang melakukan monitoring layanan dan pengecekan secara langsung.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening menemukan sejumlah hal yang menjadi catatan agar layanan kepada masyarakat bisa maksimal sehingga makin memudahkan masyarakat.

" Tadi kami ketahui masih ada sejumlah layanan belum dapat terintegrasi dan terselesaikan dalam sekali datang di MPP ini. Selain itu suasana mal pelayanan juga masih terlihat lengang oleh aktivitas pengunjung," ujar Bondan usai melakukan monitoring pada Kamis (9/2/2023).

Fasilitas ini diharapkan bisa melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Semarang terkait dengan perizinan, layanan pajak, SIM dan sebagainya di MPP. Kemudian juga pelayanan pengembangan UMKM, koperasi dan lainnya di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUD KUMKM).

" Sehingga kita berharap pelayanan kepada masyarakat baik di MPP maupun PLUD KUMKM ini bisa optimal bagi warga Kabupate Semarang. Saya rasa promosi harus terus digencarkan lebih masif lagi sehingga makin banyak masyarakat yang tahu MPP. Apalagi ini lokasinya strategis," imbuhnya.

Sementara itu Wakil ketua DPRD Kabupaten Semarang, M Jauhari melihat sejumlah layanan yang masih belum dapat terselesaikan di MPP ini.

" Ini harus dicarikan solusinya agar semua sistem bisa terintegrasi dengan baik. Misalnya tadi layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pembuatan SIM baru dan beberapa hal lainnya masyarakat belum bisa membuatnya disini," ungkapnya.

Ditambahkan oleh Jauhari, nantinya ia ingin fasilitas ini betul- betul menjadi mal pelayanan dimana ketika orang datang pulang sudah selesai. 

“ Ini kan masih ada yang harus menunggu beberapa hari karena teknisnya masih harus ke dinas terkait sehingga kurang maksimal dan belum terintegrasi penuh,” tambahnya.

Sementara itu Valeanto Soekendro, Kepala DPMPTSP Kabupaten Semarang, mengatakan sejak dibuka pada bulan September lalu hingga saat ini jumlah pemohon melalui MPP terus meningkat meski belum maksimal.

" Dengan jumlah konter yang ada seharusnya per hari bisa melayani hingga 200 pemohon. Namun saat ini baru rata rata perhari 60 hingga 70 pemohon saja," ujarnya.

Dikatakan lebih lanjut oleh Valeanto Soekendro, saat ini ada 23 Instansi vertikal dan OPD serta 2 perbankan yang melakukan layanan. Rencananya ini akan kami tambah karena ada beberapa OPD yang membutuhkan layanan tambahan.

" Sebagai contoh satu konter layanan yang kami butuhkan adalah POS, karena ada beberapa layanan OPD yang mrmbutuhkan jasa pos seperti oenjualan materai. Saat ini terpaksa masyarakat harus keluar dulu untuk membeli materai," imbuhnya.

Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ke depan layanan akan kami tingkatkan sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. (Abc/Buz)