Ini Sikap Ormas PP dengan LSM yang Cari Kesalahan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, tvOnenews.com - Organisasi Pemuda Pancasila (Ormas PP) Kabupaten Mojokerto menggelar aksi damai di depan kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Puluhan organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution itu menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap, terkait maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dianggap cukup meresahkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Meski bulan puasa Ramadhan, namun tidak menyurutkan peserta aksi yang diikuti lebih dari 30 orang ini, dengan membawa mobil komando dan sepeda motor, massa aksi menuju kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

"Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto, dengan ini akan menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap terkait surat dari LSM Barracuda yang beredar di SKPD dan Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Mojokerto yang dianggap cukup meresahkan. Maka dengan ini ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto ingin menciptakan suasana kondusif di pemerintahan di wilayah Kabupaten Mojokerto," kata koordinator aksi Filla Utomo, di hadapan puluhan anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto.

Filla yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto itu meminta para anggotanya untuk tetap menjaga kondusifitas saat menyampaikan orasi. Puluhan Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto dengan seragam loreng lengkap melakukan aksinya dengan membawa pengeras suara, dan spanduk berisikan imbauan kepada Hadi Purwanto selaku Ketua Umum Barracuda Indonesia. 

Organisasi paramiliter Indonesia itu meminta Barracuda untuk menghentikan mengirim surat audensi kepada SKPD berdasarkan aduan-aduan yang dianggap tidak jelas tuduhannya, sehingga berakibat buruk terhadap citra SKPD dan aparatur pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Mojokerto

Baca Juga

Aksi Sosial, 1.500 Takjil Dibagikan di Jalan Soedirman Probolinggo

"Memohon dengan hormat kepada Bupati Mojokerto (Ikfina Fahmawati) untuk membuka pengaduan khusus Internal maupun gabungan dengan aparat penegak hukum, untuk Kabupaten Mojokerto kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas intruksi internal yang disinyalir mengarah praktik KKN dan memberikan jaminan kepada pelapor baik identitas dan keamanan pihak pelapor, demi kondusifitas wilayah kabupaten Mojokerto," tegasnya.

Selain itu mereka juga memohon kepada Bupati Ikfina untuk lebih memaksimalkan kinerja inspektorat agar permasalahan yang sudah terlanjur berkembang seperti ini bisa diselesaikan secara internal dan tidak ada pemberitaan yang miring.