Buntu, Hasil Pertemuan soal Bendungan Karangnongko Bojonegoro, belum Temui Solusi, Ini Penjelasannya

Bojonegoro, tvOnenews.com - Hasil pertemuan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) dengan perwakilan warga Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, yang membahas proyek strategis nasional Bendungan Karangnongko masih menemui jalan buntu. Meski pertemuan dihadiri Bupati Bojonegoro Anna Mu'awannah beserta Unsur Pimpinan DPRD Bojonegoro, Kepala OPD terkait, Camat hingga Kapolsek,  hasilnya mengecewakan warga.

Di pertengahan pembahasan, warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Desa Ngelo Bersatu (FKMDNB) sudah menyampaikan kondisi kekhawatirannya dan tuntutannya meminta relokasi dalam satu lokasi yang tidak jauh dari asal tempat tinggal mereka. Selain kompensasi lain proses pemindahan dan penyerapan tenaga kerja, seperti yang pernah disampaikan dalam sosialisasi dengan BPN beberapa waktu lalu. Agus Susanto Rismanto selaku penasihat hukum diminta mendampingi warga dalam proses pembebasan lahan tersebut.

Bupati Bojonegoro Anna Mu'awannah menyampaikan bahwa regulasi yang ada tanah ini, pembebasannya bukan dari Pemkab Bojonegoro, namun dari provinsi termasuk sosialisasinya.

Bahkan Bupati Anna mengatakan Pemkab Bojonegoro tidak punya kewajiban mengundang DPRD sambil minta maaf menyebut nama Bu Mit, Pak Umar dan Pak Syukur.

"Anda punya tugas yang lain kami punya tugas yang lain, kalo Anda kurang sepakat Anda silahkan mengajukan untuk bertanya, tapi kalau kewajiban mengundang DPRD tidak ada anjuran itu, tunjukan sama saya. Anda punya anggaran khusus inspeksi kalau mau silahkan gunakan," terang Bupati.

Dengan nada tinggi, lanjut Bupati Anna mengatakan “Jadi perlu kami garis bawahi, pemkab tidak ada kewajiban mengundang DPRD untuk apa apa. Apalagi melaporkan, tidak ada melaporkan, ini wilayah eksekutif."

Baca Juga

Pemprov DKI Tegaskan Tidak Beri Toleransi ke Parkir Liar, Janji Siapkan Kantong Parkir Legal

"Kami sudah progres dari awal membuat surat untuk anggaran penggunaan itu, kementerian menolak dengan berbagai pertimbangan yang saya pikirkan sekarang justru kami tidak ingin ada bobol desa, kenapa? Karena kami ingin di saat bendungan itu jalan disitu ada tumbuh-tumbuh sektor ekonomi baru, kalau minta relokasi jauh gimana ini manfaatnya apa, bukan sekedar air tapi ada manfaat ekonomi warga di sekitar situ, bapak lah yang tau mau tinggal dimana, bapaklah yang tau menempati wilayahnya usahanya apa, kalau pendampingan pastilah kita akan lakukan dengan kepala desa dan camat tapi kalau misalkan bobol desa jebol desa itu justru yang kami khawatirkan," ujarnya.