Fantastis! Lebih dari Seribu Istri di Bojonegoro Gugat Suami Gara-gara Ekonomi

Bojonegoro, tvOnenews.com - Di Bojonegoro, angka perceraian terus meningkat. Tahun ini, dalam waktu enam bulan, istri yang menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro sudah mencapai 1500 orang. Rata-rata disebabkan pendidikan rendah dan kemiskinan.

Menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Solikin Jamik saat ditemui di ruangannya mengatakan, bahwa jumlah 1500 perkara gugat cerai tersebut dibandingkan tahun sebelumnya ada penurunan tidak banyak, hanya 80 perkara.  

"Dilihat dari jumlah penduduk di Bojonegoro, angka kasus perceraian mencengangkan, padahal ini baru enam bulan, belum jumlah hingga pada akhir tahun," ujarnya.

Faktor utama angka perceraian di Bojonegoro yang semakin tinggi ini, harus menjadi perhatian semua pihak terutama Pemkab Bojonegoro, yakni terkait persoalan kemiskinan dan kebodohan.

"Mengapa? Karena rata-rata yang bercerai itu mereka pendidikannya lulusan SMP dan SD, yang lulusan SMA apalagi sarjana cukup sedikit," jelas Solikin.

"Dan mereka tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan pasti, sehingga rentan terjadi pertikaian gara-gara tak mampu nafkahi keluarga," tambahnya.

Baca Juga

DPC HIPPI Kepulauan Seribu Resmi Dilantik, Dorong Kolaborasi Pengusaha Gerakkan Ekonomi Daerah

Dan jumlah tersebut mayoritas merupakan cerai gugat atau yang diajukan pihak istri dengan jumlahnya mencapai 1063 perkara, sisanya cerai talak atau yang diajukan suami.

“Persoalan kemiskinan dan pendidikan rendah menjadi persoalan besar. Dan itu dibutuhkan. Karena bisa dipastikan, dicek, dan didata bahwa setiap kabupaten atau provinsi, jika angka perceraian tinggi, bisa dipastikan disebabkan karena angka kemiskinan dan pendidikan rendah jumlah besar,” tambahnya.

Diharapkan dengan adanya angka perceraian yang tinggi ini, negara bisa hadir dengan memberikan solusi, misalnya dari segi pendidikan minimal diwajibkan 12 tahun. 

“Angka perceraian tinggi dominan lulusan SMP, maka semestinya pemkab dengan APBD Rp7 triliun bisa dianggarkan pendidikan agar masyarakatnya lulus SMA, sedangkan untuk lulusan SMA bisa diberikan pelatihan skill untuk kemandirian ekonomi mereka,” pungkasnya. (dra/far)