Mantan Ketua PPATK Dorong DPR RI Bahas dan Sahkan RUU Perampasan Aset untuk Efek Jera Para Koruptor

Surabaya, tvOnenews.com - Mantan Ketua PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein mendorong DPR RI segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset. Hal ini karena sudah lama disampaikan oleh Presiden Jokowi. Yunus Husein  menduga aset-aset sejumlah anggota DPR RI, sebagian sumbernya juga tidak jelas, sehingga mereka takut mengesahkan RUU tersebut.

Hal ini disampaikan mantan Ketua PPATK Yunus Husein, usai menjadi pembicara dalam seminar nasional, yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN) Jawa Timur, di sebuah hotel di Kota Surabaya.

Menurut Yunus Husein, RUU Perampasan Aset tersebut sudah dikirim Presiden Joko Widodo sejak bulan Mei lalu. Nnamun, sampai saat ini belum ada kejelasan untuk dibahas oleh DPR RI. Padahal hal tersebut dinilai sebagai kewajiban anggota DPR RI untuk diselesaikan.

“Sebenarnya, draf RUU Perampasan Aset ini sudah lama dikirim oleh Presiden Jokowi. Sekitar bulan Mei dikirimkan ke DPR RI. Herannya, hingga saat ini RUU Perampasan Aset tersebut sama sekali belum dibahas oleh DPR RI. Ini ada apa,” ujar Yunus Husein dengan nada heran.

Yunus menyebutkan,  dalam satu kesempatan dirinya sudah menyampaikan hal ini kepada Menkopolhukam Mahfud MD terkait RUU Perampasan Aset ini. Mahfud pun juga meneruskan ke Presiden.

“Saat itu Presiden Jokowi mengatakan jika dirinya sudah bertemu dengan para Ketua Partai Politik untuk membicarakan RUU Perampasan Asen tersebut. Mereka sudah bilang oke, namun pada kenyataannya RUU Perampasan Aset ini sampai sekarang tidak ada bahasan di DPR RI,” ungkap Yunus dengan nada kesal.

Baca Juga

Terbengkalai Puluhan Tahun, Aset Pemprov DKI Senilai Rp102 Triliun Akhirnya Bersertifikat, Sampai Dapat Rekor MURI

Yunus menduga, mengapa RUU Perampasan Aset ini tidak segera dibahas dan disahkan, karena aset-aset sejumlah anggota dewan sebagian sumbernya tidak jelas.

“Bisa jadi aset-aset mereka itu sebagaian sumbernya tidak jelas. Sehingga mereka takut untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang,” paparnya.

“Seperti yang disampaikan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo, tersangka korupsi yang ditahan KPK, sebagaian dananya mengalir ke partai politik, sehingga anggota DPR RI takut untuk mengesahkan ruu perampasan asset,” imbuh Yunus.