Danantara Diresmikan Presiden Prabowo, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Ajang Bancakan dan Pencucian Uang

Menurut Sahlan, tidak boleh dalam negara demokrasi kebal hukum, karena negara demokrasi semua orang boleh berpendapat dan bersuara, dan tidak ada yang kebal hukum.

“Negara demokrasi semua kekuatan itu bukan dihukum semua, kekuatan itu bukan di Presiden. Tapi semua kekuatan itu ada di tangan rakyat dan rakyat sebagai pemilik dari negara ini,” tegasnya.

Sahlan khawatir, kondisi aset yang sering diselewengkan, dengan banyaknya aset yang akan masuk ke Danantara, dengan adanya peralihan (aset) yang besar-besaran kepada Danantara.

"kita harus cek betul aset yang akan dibawa lari ke Danantara. Mekanisme pelurusan dan pencatatan aset itu harus dilihat sedemikian rupa, sehingga jangan sampai momen ini disalahgunakan oleh berbagai pihak, terutama BUMN,” terangnya.

Sahlan berharap, ke depan jangan sampai Kepala atau Direktur Danantara dijabat oleh  pihak yang tidak kompeten, yang bukan ahlinya. Tapi harus betul-betul dipegang oleh kalangan professional di bidangnya.

“Jika (Danantara) ini diserahkan kepada politisi atau orang yang ditunjuk oleh partai politik, karena alasan balas budi, hal ini rentan dan berbahaya. Pemimpin badan ini harus betul-betul ditunjuk secara professional, sehingga Danantara ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat bersama,” pungkasnya. (msi/gol)

Baca Juga

PSI Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis Presiden Prabowo, Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati