Persiapan Hari Buruh Internasional (May Day) di Surabaya

Sidoarjo, tvOnenews.com - Jelang persiapan aksi buruh May Day tahun 2025, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Sidoarjo akan menggelar aksi bersama serikat pekerja, serikat buruh se Jawa Timur ke Kantor Gubernur Jawa Timur. 

"Kita akan aksi dan menyuarakan tuntutan para buruh yang ada di Jawa Timur dan kita pusatkan aksinya di Kantor Gubernur Jawa Timur. Kita akan menurunkan dari beberapa kota besar yang ada di Jawa Timur, seperti Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Surabaya dan Sidoarjo," ucap Agus Suprianto Ketua FSPMI, koordinator aksi wilayah Jawa Timur.

Agus menambahkan seperti FSPMI Sidoarjo akan mengerahkan kurang lebih 1000 anggotanya dalam kegiatan tersebut, dengan tikum di alun-alun Sidoarjo sekitar pukul 08.00 WIB. Sebelum berangkat ke Surabaya, FSPMI Sidoarjo akan menyampaikan aspirasinya terlebih dahulu di kantor pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

Para buruh ini menuntut diantaranya Pemkab Sidoarjo untuk mengeluarkan Perda atau SE Bupati terkait pendidikan Sekolah Menengah Pertama khusus anak buruh, dengan kuota sebesar 5%, dari jalur afirmasi anak buruh, yang mana pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya telah mengeluarkan regulasi khusus bagi anak buruh dapat masuk SMAN/KN melalui jalur afirmasi anak buruh.

Meminta Pemerintah Sidoarjo memperhatikan jaminan kesehatan buruh atau BPJS bagi warga yang kurang mampu ber KTP Sidoarjo dapat layanan gratis di semua rumah sakit. 
  
1. Pendidikan agar pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah kuota jalur afirmasi anak buruh yang sebelumnya hanya sebesar 5% menjadi 10%

2. Kesehatan mengalokasikan APBD Provinsi Jawa Timur untuk PBI (penerima bantuan iuran)

Baca Juga

Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Jalin Kerja Sama Klinik Kesehatan Bersama RSAL dr. Soekantyo Jahja Puspenerbal

3. Ketenagakerjaan mengeluarkan perda terkait Perlindungan pesangon, yang mana Gubernur Jawa Timur 5 tahun lalu sudah berjanji akan membuat perda perlindungan pesangon bagi buruh Jawa Timur, namun hingga saat ini di periode kedua belum terealisasi.

Tuntutan nasional diantaranya bentuk satgas PHK, segera bentuk UU tenaga kerja baru, segera sahkan UU perampasan aset, segera sahkan UU pembatu rumah tangga. (khu/hen)