Jatim Miliki 4716 Desa Mandiri dan Jadi yang Tertinggi Se-Indonesia

Selain itu, Saat ini program Desa Wisata Cerdas, Mandiri dan Sejahtera (Dewi Cemara) telah diimplementasikan di 149 desa wisata yang ada di Jawa Timur. Berbagai program tersebut ditujukan untuk memperkecil disparitas antara desa dan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Tak hanya itu, Jatim juga memiliki Desa Devisa. Gubernur Khofifah menambahkan, tujuan utama Desa Devisa adalah untuk mengekskalasi market produk lokal untuk bisa masuk ke pasar ekspor. 

Dalam program ini juga disediakan mentor-mentor ahli yang akan mendampingi pelaku usaha untuk bisa meningkat daya saingnya hingga produknya laku di pasar ekspor.

Sehingga, Program Desa Devisa disebutnya sebagai bentuk nyata bahwa pemberdayaan masyarakat, utamanya untuk ekspor bisa dimulai dari lini mana saja.

"Melalui Program Desa Devisa ini, bisa kita petakan dan prioritaskan wilayah yang memiliki produk unggulan sejenis, atau produk complementer. Sehingga dapat saling memperkuat dan menguatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terangnya.

“Kita berharap desa devisa ini bisa meningkatkan kinerja ekspor sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya pengrajin,” imbuhnya. 

Baca Juga

Pimpinan Travel di Surabaya Ungkap Jamaah Umrah Menurun, Ekonomi dan Pajak Saudi Jadi Penyebab

Pemprov Jatim juga terus menggandeng berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan perguruan tinggi, untuk menciptakan inovasi pembangunan desa yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Capaian ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi desa-desa lainnya di Jawa Timur untuk terus berbenah dan meningkatkan status kemajuan serta kemandiriannya, menuju desa yang sejahtera dan berkelanjutan.

Status kemajuan dan kemandirian desa tersebut ditetapkan berdasarkan hasil pendataan indeks desa tahun 2025, yang mengukur enam dimensi utama yakni layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Indeks ini menjadi instrumen penting dalam koordinasi lintas sektor antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, indeks ini digunakan untuk pemetaan tipologi desa dan penyusunan prioritas penggunaan dana desa. (hen)