Pengelola Gedung Transmart Ngagel Minta DPRD Jatim Bantu Selesaikan Persoalan Sewa

Surabaya, tvOnenews.com - Denyut ekonomi kawasan Jalan Ngagel, Surabaya, dinilai semakin melemah setelah operasional Transmart berhenti dan persoalan penyelesaian kontrak sewa belum menemukan titik terang. Kondisi tersebut membuat sejumlah aktivitas ekonomi di kawasan itu ikut terdampak.

PT Benoa Nusantara pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jawa Timur turun tangan untuk memediasi persoalan dengan pihak Transmart agar gedung dan aset yang saat ini masih terkendala status sewa dapat kembali difungsikan.

PT Benoa Nusantara diketahui merupakan pemilik gedung sekaligus penyewa lahan milik PT Panca Wira Usaha (PWU), BUMD milik Pemprov Jawa Timur, melalui skema Build Operate Transfer (BOT).

Meski Transmart disebut telah menghentikan operasional sejak akhir 2024, proses penyelesaian kewajiban kontrak disebut belum rampung. Termasuk diantaranya pengembalian kunci gedung dan penyelesaian kewajiban lain sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa.

Direktur PT Benoa Nusantara, Sukartono, mengatakan pihaknya telah berupaya menempuh berbagai langkah, termasuk mengirim surat kepada PT PWU agar membantu memfasilitasi mediasi dengan Transmart. Namun hingga kini belum ada perkembangan berarti.

“Kami sebagai penyewa di sini meminta bantuan mediasi dari pemerintah. Karena berbagai upaya yang kami lakukan selama ini terasa buntu untuk meminta Transmart segera mengembalikan aset dan juga ruangan yang mereka sewa,” kata Sukartono, Senin (18/5/2026).

Baca Juga

Lemkapi Apresiasi Bidhumas Polda Jatim, Cepat dan Tepat Sajikan Informasi Publik

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada pengelolaan gedung, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Ngagel.

Sejak pusat perbelanjaan itu berhenti beroperasi, aktivitas perdagangan, jasa, hiburan, hingga perputaran ekonomi warga disebut mengalami penurunan signifikan. Area depan gedung yang kini kosong dan tidak aktif turut memengaruhi geliat usaha di sekitarnya.

Dampak lanjutan juga dirasakan pelaku UMKM, pedagang kecil, hingga tenaga kerja yang sebelumnya menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

“Supaya gedung ini bisa beroperasi normal kembali dan menyerap tenaga kerja yang jumlahnya tidak sedikit. Dulu saat operasional berjalan normal, ratusan tenaga kerja bisa terserap,” ujarnya.

Sukartono menilai gedung tersebut masih memiliki potensi ekonomi besar apabila kembali diisi tenant baru maupun dikembangkan untuk kegiatan usaha lainnya. Ia menyebut daya serap tenaga kerja bahkan berpotensi meningkat hingga ribuan orang apabila kawasan kembali hidup.