Pengelola Gedung Transmart Ngagel Minta DPRD Jatim Bantu Selesaikan Persoalan Sewa

Surabaya, tvOnenews.com - Denyut ekonomi kawasan Jalan Ngagel, Surabaya, dinilai semakin melemah setelah operasional Transmart berhenti dan persoalan penyelesaian kontrak sewa belum menemukan titik terang. Kondisi tersebut membuat sejumlah aktivitas ekonomi di kawasan itu ikut terdampak.

PT Benoa Nusantara pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jawa Timur turun tangan untuk memediasi persoalan dengan pihak Transmart agar gedung dan aset yang saat ini masih terkendala status sewa dapat kembali difungsikan.

PT Benoa Nusantara diketahui merupakan pemilik gedung sekaligus penyewa lahan milik PT Panca Wira Usaha (PWU), BUMD milik Pemprov Jawa Timur, melalui skema Build Operate Transfer (BOT).

Meski Transmart disebut telah menghentikan operasional sejak akhir 2024, proses penyelesaian kewajiban kontrak disebut belum rampung. Termasuk diantaranya pengembalian kunci gedung dan penyelesaian kewajiban lain sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa.

Direktur PT Benoa Nusantara, Sukartono, mengatakan pihaknya telah berupaya menempuh berbagai langkah, termasuk mengirim surat kepada PT PWU agar membantu memfasilitasi mediasi dengan Transmart. Namun hingga kini belum ada perkembangan berarti.

“Kami sebagai penyewa di sini meminta bantuan mediasi dari pemerintah. Karena berbagai upaya yang kami lakukan selama ini terasa buntu untuk meminta Transmart segera mengembalikan aset dan juga ruangan yang mereka sewa,” kata Sukartono, Senin (18/5/2026).

Baca Juga

Lemkapi Apresiasi Bidhumas Polda Jatim, Cepat dan Tepat Sajikan Informasi Publik

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada pengelolaan gedung, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Ngagel.

Sejak pusat perbelanjaan itu berhenti beroperasi, aktivitas perdagangan, jasa, hiburan, hingga perputaran ekonomi warga disebut mengalami penurunan signifikan. Area depan gedung yang kini kosong dan tidak aktif turut memengaruhi geliat usaha di sekitarnya.

Dampak lanjutan juga dirasakan pelaku UMKM, pedagang kecil, hingga tenaga kerja yang sebelumnya menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

“Supaya gedung ini bisa beroperasi normal kembali dan menyerap tenaga kerja yang jumlahnya tidak sedikit. Dulu saat operasional berjalan normal, ratusan tenaga kerja bisa terserap,” ujarnya.

Sukartono menilai gedung tersebut masih memiliki potensi ekonomi besar apabila kembali diisi tenant baru maupun dikembangkan untuk kegiatan usaha lainnya. Ia menyebut daya serap tenaga kerja bahkan berpotensi meningkat hingga ribuan orang apabila kawasan kembali hidup.

“Kami ingin ekonomi di sini bangkit lagi. Kalau kawasan ini kembali hidup dan terisi penuh, bukan hanya ratusan tenaga kerja, tapi sangat memungkinkan menyerap hingga ribuan lapangan pekerjaan,” katanya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa gedung tersebut mulai beroperasi pada 2007. Pada 2018, Transmart mengajukan renovasi dan perluasan area sewa yang kemudian dituangkan dalam addendum perjanjian.

Saat itu, aktivitas pusat perbelanjaan dan hiburan masih berjalan ramai. Namun kondisi mulai berubah setelah pandemi Covid-19 melanda dan berdampak pada pembayaran sewa.

“Pembayaran mulai dicicil, kemudian bertahap lagi. Tetapi sejak November 2023 pembayaran sudah berhenti sampai sekarang,” jelasnya.

Menurut Sukartono, pada Agustus 2024 pihak Transmart mengirimkan surat pemberitahuan penutupan toko dan mulai mengosongkan barang serta aset dari dalam gedung. Namun hingga kini, kata dia, belum ada surat resmi penghentian sewa dan kunci gedung masih berada di pihak penyewa.

Padahal dalam perjanjian disebutkan bahwa ketika masa sewa berakhir, penyewa wajib menyelesaikan seluruh kewajiban, termasuk tagihan dan pengembalian fasilitas gedung dalam kondisi semula.

“Sampai sekarang tidak ada surat yang menyatakan mereka menghentikan sewa gedung. Dan sampai saat ini kunci juga mereka bawa. Padahal dalam perjanjian sewa di awal ada klausul ketika sewa berhenti, maka penyewa wajib menyelesaikan seluruh tagihan serta mengembalikan seluruh aset dan fasilitas dalam kondisi baik seperti semula,” tegasnya.

“Jujur kami sangat menyayangkan. Karena selama kunci masih mereka pegang, kami juga tidak bisa masuk ataupun menyewakan ke pihak lain. Sementara statusnya secara administrasi masih dalam masa sewa,” tegasnya lagi.

PT Benoa Nusantara berharap pemerintah segera turun tangan agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan kawasan ekonomi Ngagel dapat kembali bergerak.

Meski beberapa fasilitas seperti bioskop XXI dan sejumlah tempat hiburan masih beroperasi, kosongnya area utama gedung dinilai telah mengurangi daya tarik kawasan secara keseluruhan.

“Karena itu kami meminta bantuan pemerintah untuk membantu mediasi agar kawasan ekonomi di sini hidup kembali dan memberikan sumbangsih pertumbuhan ekonomi, serta menyerap tenaga kerja,” pungkasnya. (zaz/gol)