Kemiskinan Ekstrem Jatim Tersisa 0,29 Persen, Gubernur Khofifah: Bukti Intervensi Kesejahteraan Masyarakat Tepat Sasaran

Surabaya, tvOnenews.com – Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur menurun signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem Jatim berhasil diturunkan hingga menyentuh 0,29 persen di tahun 2025.

Angka kemiskinan ekstrem Jatim tersebut tercatat jauh lebih rendah di bawah rata-rata nasional yang ada di angka sebesar 0,85 persen.

Tidak hanya itu jika dilihat secara makro selama periode 2020–2025 kemiskinan ekstrem Jawa Timur turun signifikan sebesar 4,26 persen poin. 

Rincinya kemiskinan ekstrem Jatim di tahun 2020 ada di angka 4,55 persen dan turun menjadi 0,29 persen pada 2025. Capaian ini lebih signifikan dibanding penurunan nasional sebesar 3,05 persen.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Timur berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti Intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senen (25/5).

Baca Juga

Peringatan Hari Pramuka Ke-65, Gubernur Khofifah Ajak Pramuka Jatim Jadi Penggerak Swasembada Pangan

Khofifah menjelaskan, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus menunjukkan progres positif setiap tahun. Pada 2021 angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 2,23 persen, kemudian 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai 0,29 persen pada 2025.

Menurut Khofifah, capaian tersebut menjadi semakin bermakna karena terjadi di tengah penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari sebelumnya menggunakan indikator US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.

“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” tegasnya.

Khofifah menegaskan, pembangunan di Jawa Timur diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga inklusif dan mampu menurunkan kemiskinan serta memperluas kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Hal tersebut, lanjut Khofifah, tercermin dari membaiknya berbagai indikator makro ekonomi Jawa Timur. Berdasarkan rilis BPS 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.