Program Makan Bergizi Gratis di Jombang Terhenti, Dana Operasional dari Pusat Belum Cair

Jombang, tvOnenews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk sementara waktu terhenti. 

Penghentian distribusi makanan bergizi program andalan Prabowo-Gibran tersebut terjadi sejak 8 Juni 2026 akibat belum cairnya dana operasional bagi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari pemerintah pusat.

Akibat kondisi tersebut, ribuan siswa yang selama ini menjadi penerima manfaat program MBG tidak lagi mendapatkan kiriman paket MBG dari dapur SPPG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah Jombang.

Salah satu sekolah yang terdampak adalah SMP Negeri 4 Jombang. Meski distribusi MBG dihentikan sementara, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan normal tanpa kendala berarti.

Pihak sekolah menyebut para siswa telah terbiasa membawa bekal dari rumah jauh sebelum program MBG berjalan. Selain itu, sekolah juga memiliki program sosial berupa Dapur Barokah yang menyediakan makanan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

PIC Program MBG SMP Negeri 4 Jombang, Ita Rahayu, mengatakan penghentian sementara program tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas siswa di sekolah.

Baca Juga

Warga Madiun Sukses Ciptakan Biodiesel Ramah Lingkungan dari Limbah MBG, Minyak Bekas, dan Ampas Tebu

"Sejak Senin, 8 Juni, distribusi MBG dihentikan karena dana dari pusat belum cair. Namun siswa tetap bisa membawa bekal dari rumah seperti biasanya. Bahkan banyak yang lebih menyukai masakan rumah karena dianggap lebih sehat dan sesuai selera," ujarnya, Rabu (10/6). 

Sementara itu, aktivitas di salah satu dapur penyedia MBG, yakni SPPG Tambakrejo 7 di Kecamatan Jombang, tampak sepi. Sejak penghentian operasional, seluruh kegiatan memasak dan distribusi makanan dihentikan sementara, sementara para pekerja diliburkan hingga ada kepastian pencairan dana.

Kepala SPPG Tambakrejo 7 Jombang, Ahmad Rifky Rosadi, menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan dana operasional menjadi kendala utama yang menyebabkan layanan tidak dapat berjalan.

Menurutnya, pihak pengelola masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat agar operasional dapur dapat kembali dilakukan seperti biasa.

"Kami belum menerima pencairan dana operasional dari pusat sehingga sementara waktu tidak bisa menjalankan kegiatan memasak maupun distribusi makanan. Saat ini kami masih menunggu proses pencairan agar layanan bisa kembali berjalan," kata Rifky.