Gus Hans Ingatkan Marwah Rais Aam PBNU: Jangan Direduksi Jadi “Paket Istana”

Jombang, tvOnenews.com — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), perbincangan mengenai arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin menghangat. Di tengah munculnya sejumlah nama dan berbagai klaim dukungan, independensi NU kembali menjadi sorotan.

Sekretaris Jenderal Gernas Ayo Mondok, HM Zahrul Azhar As'ad atau Gus Hans, mengingatkan agar kontestasi kepemimpinan NU, khususnya pemilihan Rais Aam PBNU, tidak ditarik terlalu jauh ke dalam pusaran politik kekuasaan.

Ia menyoroti munculnya narasi mengenai adanya kandidat atau pasangan kepemimpinan yang disebut-sebut sebagai “paket yang didukung Istana”.

Menurut Gus Hans, narasi tersebut justru berisiko mereduksi posisi Rais Aam yang memiliki dimensi keagamaan, moral, dan spiritual yang sangat kuat.

“Menyematkan narasi politik seperti ‘paket yang didukung Istana’ dalam kontestasi pemilihan Rais Aam adalah kekeliruan cara pandang yang merendahkan martabat ulama,” ujar Gus Hans, Sabtu (15/8). 

Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang itu menegaskan, Rais Aam bukan sekadar jabatan struktural dalam organisasi. Posisi tersebut merupakan representasi otoritas keulamaan sekaligus simbol moral bagi jutaan warga Nahdliyin.

Baca Juga

Singgung Soal "Pengkhianatan" di Depan Para Petinggi Partai, Prabowo: Kekuasaan Memang Menggoda

Karena itu, ia berpandangan bahwa legitimasi seorang Rais Aam semestinya tidak dibangun berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan, melainkan atas dasar kapasitas keilmuan, integritas, keteladanan, serta kemampuan menjaga arah perjuangan NU.

Gus Hans juga mengingatkan kembali posisi NU dalam relasinya dengan pemerintah. Menurutnya, sejak awal NU merupakan bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang memiliki kemandirian dalam menjalankan mandat organisasinya.

Hubungan dengan pemerintah, lanjut dia, seharusnya dibangun sebagai hubungan kemitraan yang sehat, bukan hubungan antara atasan dan bawahan.

“Hubungan antara PBNU dan pemerintah idealnya bersifat kemitraan yang sejajar, civil society dan negara, bukan hubungan hierarkis,” tegasnya.

Menurut Gus Hans, mandat Rais Aam memiliki cakupan yang jauh lebih panjang dibandingkan siklus politik pemerintahan yang berlangsung lima tahunan.

Karena itu, ketika kepemimpinan ulama ditempatkan sebagai bagian dari kalkulasi politik praktis, ia khawatir hal tersebut justru akan menggerus independensi NU sekaligus mengurangi kepercayaan umat terhadap otoritas keulamaan.

Gus Hans secara khusus mengingatkan para pendukung maupun tim sukses kandidat dalam Muktamar ke-35 NU agar tidak menggunakan klaim kedekatan dengan penguasa sebagai modal utama memenangkan kontestasi.

Menurut dia, cara tersebut justru dapat memberikan kesan seolah-olah seorang kiai baru memiliki legitimasi apabila mendapatkan restu dari kekuasaan.

“Tim sukses jangan merendahkan marwah Rais Aam dan PBNU dengan mengklaim calonnya sebagai figur yang paling didukung Istana. Menjadikan ‘restu penguasa’ sebagai jualan utama kampanye adalah bentuk pengerdilan terhadap marwah ulama," katanya.

Gus Hans menilai kontestasi Muktamar seharusnya menjadi ruang untuk memperdebatkan gagasan, visi, dan kemampuan calon pemimpin dalam menjawab berbagai persoalan umat dan bangsa.

Bukan justru menjadi arena adu klaim mengenai siapa yang paling dekat dengan penguasa.

Di sisi lain, Gus Hans meminta warga NU tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu mengenai keterlibatan Istana dalam proses pemilihan kepemimpinan PBNU.

Ia mengaku yakin pemerintah akan menghormati kedaulatan NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki mekanisme internal sendiri dalam menentukan kepemimpinan.

>“Saya yakin Istana tidak akan terlibat dalam hal Muktamar. Sebagai lembaga negara, Istana tentu menghormati kedaulatan PBNU sebagai organisasi keagamaan terbesar yang otonom,” ungkapnya.

Ia meminta setiap klaim mengenai dukungan Istana tidak langsung dianggap sebagai sikap resmi pemerintah. Menurutnya, klaim semacam itu bisa saja muncul sebagai bagian dari dinamika politik menjelang Muktamar.

“Jangan sampai spekulasi politik dari luar justru dibaca sebagai sikap resmi pemerintah. Kita harus objektif dan menempatkan posisi lembaga kepresidenan secara proporsional,” imbuhnya.

Gus Hans menambahkan, NU sebenarnya telah memiliki mekanisme internal dalam menentukan kepemimpinan tertinggi, termasuk melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Mekanisme tersebut menempatkan ulama sebagai pihak yang memiliki mandat untuk menentukan arah kepemimpinan melalui pertimbangan keilmuan, keteladanan, dan kemaslahatan organisasi.

Karena itu, menurut Gus Hans, proses tersebut harus dijaga dari tekanan opini maupun klaim dukungan kekuasaan.

“Otoritas langit dan moral yang melekat pada Rais Aam tidak boleh diukur dari seberapa dekat atau didukungnya beliau oleh otoritas bumi,” tegasnya.

Gus Hans berharap Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026, menjadi momentum bagi NU untuk menunjukkan kedewasaan dalam mengelola dinamika internal organisasi.

Bagi Gus Hans, menjaga independensi NU bukan berarti mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, hubungan yang sehat antara negara dan organisasi keagamaan justru membutuhkan batas yang jelas, saling menghormati, dan tidak saling mengintervensi.

“Menolak narasi ‘paket dukungan Istana’ bukan berarti memusuhi pemerintah. Ini adalah ikhtiar untuk mendudukkan kembali posisi ulama pada tempat terhormat yang semestinya,” pungkasnya. (roi/far)