Gubernur Khofifah Kirim 64,4 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT, Fokus Kebutuhan Logistik dan Obat-Obatan, Siapkan Tim Trauma Healing

Ia juga memastikan dukungan kesehatan dari Jawa Timur dapat diperluas apabila kondisi di lapangan membutuhkan tambahan personel. Sebanyak 14 rumah sakit yang berada dalam koordinasi Pemprov Jatim telah disiapkan untuk memberikan dukungan tenaga kesehatan, baik dokter, tenaga medis maupun paramedis, termasuk kebutuhan obat-obatan.

“Mereka sudah support obat-obatan sesuai dengan yang diidentifikasi oleh dokter yang sudah lebih dulu sampai sana. Jadi kita akan melihat kebutuhannya, katakana kalau dokter spesialis apa, kalau perawat berapa orang,” jelas Khofifah. 

Khofifah menegaskan, prinsip utama dalam setiap dukungan kebencanaan adalah memastikan bantuan yang dikirim benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Pemprov Jatim tidak ingin sekadar mengirim personel atau bantuan dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan kapasitas daerah penerima dan kebutuhan riil di lapangan.

Ia mengatakan, Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam mendukung penanganan bencana di NTT karena faktor konektivitas transportasi laut. Kapal dari Surabaya dapat menjangkau wilayah NTT melalui jalur yang relatif langsung, sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Menurutnya, dukungan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa masyarakat NTT tidak menghadapi bencana seorang diri. Solidaritas dan gotong royong dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana.

“Ini adalah duka bersama. Seluruh daerah di Indonesia memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi. Mungkin ada yang bisa bergerak lebih cepat dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Jawa Timur memiliki konektivitas yang memungkinkan bantuan dikirim lebih cepat,” katanya.

Baca Juga

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Pastikan Polri Bersama Masyarakat

Selain bantuan logistik dan kesehatan, Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Khofifah mengatakan, Dinas Sosial dan BPBD Jatim telah melakukan pembahasan mengenai kemungkinan penambahan dapur umum lapangan apabila kapasitas yang tersedia di lokasi terdampak belum mencukupi.

“Kita hitung apakah masih dibutuhkan dapur umum lapangan. Jika jumlah lapangan
dirasakan masih harus ditambah maka dinas sosial dan BPBD akan menyiapkan,” tuturnya.

Untuk dukungan relawan, Pemprov Jatim juga akan mempertimbangkan kebutuhan secara cermat. Khofifah menegaskan, tambahan relawan harus benar-benar memberikan manfaat dan tidak justru menambah beban bagi daerah yang sedang melakukan penanganan bencana.