Tegas! Bank Titil Menjamur di Kota Batu, Pj Walikota Batu Minta Usut Tuntas dan Sanksi

Batu, Jawa Timur - Menyusul ditemukannya praktik ilegal yaitu Bank Titil (Rentenir) di salah satu Desa di Kota Batu. Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai secara tegas meminta jajaran di bawahnya untuk menyisir dan mengusut tuntas praktik Bank Titil berkedok Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Pj Walikota Batu, Aries Agung Paewai mengatakan, pihaknya sudah meminta Dinas Koperasi untuk mengecek secara menyeluruh keberadaan koperasi di Kota Batu.

“Yang baik harus didampingi dan dikembangkan, karena koperasi adalah tulang punggung perekonomian rakyat. Tetapi yang tidak berizin bahkan meresahkan masyarakat harus segera ditindak bahkan ditutup,” tegas Aries.

Lebih lanjut Aries menambahkan, Pemkot Batu telah memiliki online data system (ods) yang terintegrasi untuk melihat sebaran koperasi yang telah mengantongi izin dan tidak, sehingga pengecekkan dapat dilakukan secara sistematis.

"Kami juga akan terus mendorong agar satgas koperasi rajin terjun ke lapangan untuk mengontrol berbagai kegiatan simpan pinjam. Termasuk melakukan kerjasama Satpol PP dan aparat kepolisian untuk menertibkan jika terjadi pelanggaran," kata Aries saat usai peluncuran armada pencegahan sampah di Kota Batu, Minggu (29/1).

Seperti diketahui, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu sebelumnya telah melakukan monev dan menemukan tiga koperasi cabang Jatim tanpa mengantongi izin untuk beroperasi di Kota Batu.

Baca Juga

Profil Angely Emitasari, Kades Lamongan yang Terseret Dugaan Kasus Penggerebekan Bersama Oknum Polisi di Batu

Koperasi yang dimaksud adalah KSP Jaya Lestari Abadi cabang dari Kraksan Probolinggo, KSP Mitra Lima Jaya cabang dari Surabaya, dan KSP Bangun Jaya Mandiri cabang dari Kota Pasuruan. Ketiganya berada di Desa Sumbergondo tepatnya di Perumahan Sumbergondo Asri Permai.

"Ketiga koperasi yang dimaksud tidak menerapkan sistem koperasi dengan benar dan sudah keluar dari jati diri koperasi. Hasil monitoring kami, semua belum berizin untuk beroperasi di Kota Batu," ujar Aries.

"Monev yang dilakukan Pemkot Batu ini berawal dari pengaduan masyarakat yang resah karena terbebani pinjaman koperasi dengan bunga yang tinggi hingga 30%. Hal ini menjadi sangat meresahkan masyarakat pengguna jasa koperasi,” ungkap Aries.

Setelah dilakukan pengecekan melalui integrasi online data system (ods) koperasi Khusus Kota Batu, tidak ditemukan data koperasi seperti yang adukan oleh masyarakat tersebut.

Monev tersebut, Aries meminta dinas terkait segera melakukan pemanggilan kepada ketiga koperasi yang dimaksud untuk dilakukan pembinaan. Pihaknya juga meminta kepala desa dan kelurahan agar lebih waspada terhadap keberadaan lembaga yang mengatasnamakan koperasi tetapi secara operasional menerapkan sistem rentenir, dengan bunga yang memberatkan masyarakat.

"Pemkot Batu akan berkoordinasi dengan Baznas untuk bersama-sama mencari solusi dan membantu masyarakat tidak mampu agar terhindar dari jeratan pola rentenir," ujar Aries.

Selain itu, keberadaan KSP lanjut dia, harus mendapatkan pengawasan dan pendampingan secara intensif. Karena itu, monev yang telah dilakukan di Desa Sumbergondo harus terus diperluas.

"Monev yang dilakukan tidak hanya untuk mencari koperasi yang tidak berizin, tetapi juga melihat pertumbuhan koperasi di Kota Batu dalam mendukung perekonomian masyarakat," pungkas Aries. (eco/gol)