Demokrat Kotim Sesalkan Reposisi AKD DPRD Kotim Tanpa Mempertimbangkan Rasa Keadilan

Kotawaringin Timur, Kalteng - Kader Demokrat Kotawaringin Timur (Kotim), sangat menyesalkan reposisi jabatan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kotim, yang mereka nilai jauh dari rasa keadilan.

"Selaku kader, saya sangat menyesalkan sekali. Jujur saja, kami bukannya ingin meminta jabatan, tapi setidaknya fraksi lain bisa memandang kami sebagai partai pemenang ke lima di Kotim," sesal anggota Fraksi Demokrat Kotim, Anang Kapelius, Selasa (15/2/2022).

Karena keberadaan fraksi Demokrat merasa kurang dihargai oleh rekan-rekan fraksi lain, sambung Anang, akhirnya mereka juga mengambil sikap seperti fraksi PDIP yaitu melakukan aksi walk out dari sidang paripurna.

Dan sikap itu terus berlanjut hingga hari ini, Selasa (15/2/2022), di mana fraksi Demokrat dan fraksi PDIP tidak mau hadir mengikuti paripurna dewan, yang mengagendakan pengesahan hasil paripurna reposisi AKD kemaren.

"Bagi saya pribadi, hasil parpurna kemarin itu saya nilai cacat hukum, soalnya wakil ketua dewan yaitu H. Rudianur dan H. Hairis Salamad, secara tiba-tiba mengambil alih pimpinan sidang tanpa seizin ketua dewan. Padahal waktu itu ketua dewan sedang sidang tengah diskor, dan mencabut skor itu begitu saja," tegas Anang yang juga menjabat sebagai ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Tualan Hulu ini.

Menurutnya pula, tindakan ini bisa menjadi preseden buruk di DPRD Kotim. logikanya, kalau tindakan seperti itu boleh, berarti kalau nanti saat jadwal paripurna misalnya pimpinan dewan tidak ada bisa saja digantikan ketua komisi dan jika ketua komisi tidak hadir bisa digantikan anggota.

Baca Juga

Pesan Edhie Baskoro Yudhoyono ke Generasi Muda: Miliki Karya dan Bermanfaat Buat Bangsa

"Intinya rasa kebersamaan dan keadilan sudah tidak ada lagi di DPRD Kotim, Demokrat (5 fraksi) tidak mereka pandang sama sekali. Sepertinya mereka sengaja ingin menjatuhkan nama kami di masyarakat," ujarnya menyayangkan.

Saat akan dilakukan reposisi AKD kemarin, menurut Anang, fraksi nya tidak pernah diajak bicara soal komposisi AKD. Tapi saat paripurna, satu-satunya jabatan ketua Bapemperda yang diduduki kader Demokrat tiba-tiba diganti, sehingga fraksi Demokrat akhirnya tidak dapat jabatan sama sekali. (Didi Syachwani/Ask)