PosIND Cetak Prestasi Gemilang: Dalam 10 Hari Bansos PKH dan Program Sembako Terealisasi 90 Persen

tvOnenews.com - Mengarungi awal tahun 2025, PT Pos Indonesia atau dikenal dengan brand PosIND, kembali ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI (Kemensos) sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sebagai mitra penyaluran beberapa jenis bantuan sosial (bansos), khususnya bansos yang sudah menjadi program berkelanjutan dari Kemensos yaitu Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Kinerja Pos Indonesia (PosIND) dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako kembali mencuri perhatian. Data dari dashboard Pos Giro Cash (PGC) menunjukkan capaian luar biasa pada tahap triwulan pertama tahun 2025. 

Dalam waktu 10 hari kerja, target penyaluran bansos di berbagai wilayah berhasil direalisasikan dengan tingkat efisiensi dan akurasi yang patut diacungi jempol. Kerja cepat yang dibukukan dalam data, yaitu 10 hari masa penyaluran serentak di sejumlah wilayah Indonesia di tri wulan pertama 2025, realisasi Bansos PKH telah mencapai 90 persen dan realisasi bansos sembako 80,89 persen.Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen PosIND sebagai mitra pemerintah yang andal, khususnya dalam pilar bisnis fund disbursement.

Data Pencapaian Kinerja Yang Mengesankan
PosIND mendapat alokasi dana bansos PKH sebesar Rp1.294.621.225.000 untuk disalurkan kepada 1.792.933 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan data kinerja per 2 Maret 2025, realisasi penyaluran nasional sudah mencapai 90 persen.

Penyaluran bansos PKH tersebut meliputi 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 6.877 kecamatan, dan 57.435 desa. Menurut laporan PGC, angka pencapaian penyaluran bansos di sejumlah kota mencapai lebih dari 95% dalam rentang waktu yang sangat singkat. Beberapa wilayah bahkan melampaui target dengan tingkat keberhasilan mendekati 100%.

Penyaluran dengan capaian yang tinggi terlaksana di Provinsi Aceh dengan capaian 94,40 persen, dan untuk realisasi capaian tingkat kabupaten tertinggi, terlaksana di Aceh Barat dengan capaian 75,47 persen. Untuk realisasi tingkat kecamatan bahkan ada yang telah mencapai 100 persen, yaitu di Kecamatan 2x11 Enam Lingkuang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, dan Abeli yaitu bulat di 100 persen.

Sementara, untuk Bansos Program Sembako, PosIND mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1.800.023.400.000 yang dibagikan kepada 3.000.039 KPM. Masih berdasarkan data per 2 Maret 2025, tercatat realisasi penyaluran telah menyentuh 80,89 persen. 

Penyaluran Bansos Program Sembako oleh PosIND tersebut mencakup 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 6.894 kecamatan, dan 56.638 desa. Penyaluran dengan capaian tertinggi juga terjadi di Provinsi Aceh dengan capaian sebesar 94,19 persen, dan realisasi kabupaten tertinggi di Aceh Barat dengan 93,46 persen. Untuk realisasi tingkat kecamatan tertinggi diperoleh di Kecamatan 2x11 Enam Lingkuang yang juga sempurna di 100 persen.

Kota Surabaya, misalnya, menjadi salah satu wilayah dengan capaian penyaluran yang baik. Petugas di kota ini berhasil menyalurkan Bansos PKH dan Program Sembako kepada ribuan penerima manfaat hanya dalam waktu seminggu.

Di Makassar, efisiensi penyaluran bansos juga mendapat apresiasi tinggi. Dengan pendekatan berbasis teknologi dan strategi logistik yang terencana, para petugas pos mampu memastikan bahwa bansos diterima langsung oleh mereka yang membutuhkan tanpa hambatan berarti. Keberhasilan ini juga tercermin di kota-kota lain, seperti Bandung, Medan, dan Yogyakarta, yang semuanya menunjukkan kinerja luar biasa.

Koordinasi, Digitalisasi, dan Inovasi: Kunci Sukses Penyaluran Bansos
Sukses dan lancarnya proses penyaluran Bansos Program Sembako dan PKH oleh PosIND, tentu tak lepas dari strategi dan koordinasi yang baik mulai dari tingkat pusat hingga petugas di lapangan. Berikut tentunya koordinasi dengan mitra dan stakeholder per tingkat daerah. Satu hal yang tidak dapat dinafikkan keberadaan dan fungsinya adalah dengan digitalisasi yang telah dilakukan oleh PosIND, turut berperan dalam sukses dan lancarnya penyaluran bansos hingga ke daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terpencil/terpelosok).

Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari implementasi teknologi digital melalui dashboard PGC, yang juga diproyeksikan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

“Dengan adanya dashboard ini, kami dapat memantau proses penyaluran secara real-time, mulai dari distribusi logistik hingga konfirmasi penerimaan oleh masyarakat. Hal ini membantu kami mengambil langkah cepat jika terjadi kendala di lapangan,” ungkap Haris.

Dalam PGC yang dapat dipantau real time tersebut, tesemat fitur geotagging, yang di dalamnya terdapat foto rumah berikut face recognition penerima menfaat, yang nantinya akan  berfungsiuntuk memperkuat validitas data. Dari data yang direkam di lapangan, selanjutnya dapat digunakan untuk validasi lebih lanjut oleh pemberi kerja, dalam hal ini Kementerian Sosial RI, guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan atau dipadu padankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Kami memiliki dashboard yang memungkinkan Kemensos melihat langsung kondisi rumah penerima bansos. Hal ini membantu dalam verifikasi dan koreksi data," kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris.

Selain sistem yang mumpuni, PosIND juga menjalankan strategi penyaluran melalui tiga metode, yakni dibagikan di Kantorpos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM bagi mereka yang sedang sakit, lansia, maupun disabilitas. Metode pengantaran tersebut menunjukkan fleksibilitas dan kepedulian PosIND terhadap penerima bansos yang memiliki keterbatasan fisik. 

"Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan," ucap Haris.

Haris juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Kementerian Sosial. 

“Kami bekerja bahu-membahu untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar. Data dari PGC memungkinkan kami memberikan laporan yang transparan dan akuntabel kepada pemerintah,” tambahnya.

Sumber :

• Istimewa

Cerita Sukses di Lapangan
Di balik angka-angka tersebut, terdapat cerita perjuangan para petugas PosIND di lapangan. Di Kota Surabaya, Rina, seorang petugas pos, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari tim yang menyalurkan bansos kepada masyarakat sebagai juru bayar. 

“Kami sering harus menempuh perjalanan hingga masuk-masuk ke gang sempit, dan sering tidak nomor rumah tidak jelas. Tapi semua itu terbayar ketika melihat senyum bahagia penerima manfaat,” cerita Rina. 

DI Jakarta Oceania, menjadi petugas juru bayar bagi Ria Amalia yang terkesan pekerjaan yang berat, namun justru disyukurinya. Ria benar-benar menjadikan pekerjaannya sebagai ladang amal. 

“Apa ya, kesannya saat mengantar ke salah satu penerima yang memang keadaannya sangat-sangat memperhatikan dan memang sangat-sangat butuh bantuan, saya jadi merasa sedih melihat keadaan penerima.Itu kenapa saya senang mengerjakan pekerjaan ini. Semoga bermanfaat untuk si penerima KPM dan membantu perekonomiannya,” tutur Ria.

Sementara itu, di Makassar, tim PosIND menggunakan sepeda motor untuk menjangkau wilayah terpencil yang sulit diakses kendaraan besar. 

“Kami harus kreatif. Kadang, kami ganti ban motor spt motor trail sampau juga harus berjalan kaki ketika sudah tidak bisa lagi menggunakan kendaraan, untuk memastikan bansos sampai ke tangan penerima,” ujar Ahmad, petugas lapangan lainnya.

Tantangan dan Solusi
Meski capaian ini sangat membanggakan, Haris tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi. Menurut Haris, faktor yang jadi kendala ialah pemutakhiran data penerima manfaat oleh Kementerian Sosial, dan kendala dalam proses distribusi. Sementara, tantangan yang dihadapi dalam proses distribusi ini yaitu keterbatasan akses transportasi dan kondisi cuaca.

“Salah satu kendala utama adalah akses ke daerah-daerah terpencil. Namun, dengan dukungan logistik yang kuat dan koordinasi tim yang solid, kami berhasil mengatasinya. Kami juga terus meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan bagi petugas lapangan,” jelasnya. 

Haris menambahkan bahwa seluruh tantangan tersebut mampu diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik juga dilakukan dengan otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, dan pihak keamanan.(chm)