Evident Institute Angkat Bicara: Rahasia di Balik DFK yang Mengancam Stabilitas Nasional

“Menariknya Evident Institute mendapati tren DFK terjadi sejak Juli 2025 terjadi kenaikan. Persebaran DFK tersebut masif digemakan melalui platform media sosial maupun aplikasi berbagi pesan seperti Whatsapp yang sifatnya tertutup,” tuturnya.

Direktur Hukum Evident Institute Abdul Luky Shofiul Azmi menegaskan kebutuhan pendekatan mitigasi yang dapat dipertahankan (defensible) di ruang publik harus berbasis fungsi kebijakan dan kesiapan institusional, bukan personalisasi aktor. 

“Pemerintah perlu menggeser pola respons dari bantahan reaktif menuju counter-narrative berbasis data yang konsisten, cepat, dan mudah diakses. Tujuannya bukan memenangkan perdebatan wacana, melainkan menutup ruang friksi informasi sebelum narasi hoaks terlanjur dinormalisasi sebagai kebenaran sosial,” paparnya.

Pada sisi distribusi, lanjutnya, strategi mitigasi harus fokus pada platform terbuka yang dominan dalam data—Facebook, TikTok, dan X—dengan pendekatan berbeda untuk platform tertutup seperti WhatsApp. 

Meski demikian, Luky mengingatkan penegakan instrumen hukum harus netral dan prosedural, diarahkan pada pelanggaran yang jelas dan terukur seperti penipuan, scam, impersonasi, pemalsuan identitas, dan distribusi konten manipulatif. .“Pendekatan yang bias atau berbasis kecurigaan terhadap aktor sipil justru berisiko memperbesar friksi informasi itu sendiri," jelasnya.

Eksekutif Direktur Evident Institute, Rinatania Anggraeni Fajriani menuturkan literasi ekspektasi ekonomi perlu diperlakukan sebagai bagian integral dari literasi kebijakan karena disinformasi ekonomi kerap memanfaatkan ketidakpastian dan istilah teknis yang tidak akrab bagi publik.

Rina mencontohkan disinformasi yang dimulai dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pajak daerah seperti PBB-P2, hingga subsidi dan bansos. “Tanpa upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan pemahaman ini, ruang panik akan terus tersedia bagi narasi manipulatif," tambah Rina. 

Dengan demikian, tegasnya, keberhasilan tata kelola 2026 tidak dapat diukur semata dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan kemampuan negara menjaga stabilitas ekspektasi publik, menekan friksi informasi, dan memperkuat kedaulatan ruang informasi digital.

"Perlu diingat juga terjadinya tingkat tertinggi DFK pada 31 Juli 2025, sekitar satu bulan sebelum demo 27 September 2025, nah saat DFK tinggi, nilai tukar Rupiah terhadap USD juga melemah," pungkas Rina.