Wacana Reformasi Jilid 2 Bukan Solusi Atasi Pelemahan Rupiah

tvOnenews.com - Pelemahan nilai tukar rupiah dan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi pendorong sejumlah mahasiswa menyerukan gerakan Reformasi Jilid 2. Bahkan, BEM SI Jawa Tengah sempat mengultimatum pemerintah dan BI untuk segera memperbaiki keadaan selama 18 hari. 

Menanggapi itu, pengamat politik Ayip Tayana menghargai aspirasi mahasiswa tersebut, tetapi dia menyoroti bahwa ultimatum itu tak akan memperkuat rupiah. Menurutnya, penguatan nilai tukar rupiah tak bisa dilakukan melalui tekanan politik, tetapi harus melalui kebijakan ekonomi yang terukur. 

"Rupiah ini tak akan menguat dengan ultimatum dari mahasiswa. Rupiah ini akan menguat dengan kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin. Jika rupiah melemah, lalu jawabannya Reformasi Jilid 2 maka itu bukan solusi, itu malah bagian dari masalah itu tersendiri," kata Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional ini.

Ia menjelaskan aksi mahasiswa itu bisa berdampak pada ketidakstabilan politik. Jika itu terjadi, maka aliran dana asing justru terhambat masuk ke dalam negeri. Pada akhirnya justru mendorong pelemahan rupiah.

"Pasar keuangan ini sangat sensitif, dan kestabilan politik sangat berpengaruh. Investor akan melihat itu. Jika narasi yang muncul adalah ancaman Reformasi Jilid 2, maka investor bisa menahan diri, atau justru menarik dana ke luar negeri," terangnya. 

Terlebih, jika tuntutan mahasiswa itu berakhir pada wacana pelengseran kekuasaan. Menurut Ayip, hal itu menjadi tak relevan lagi dengan masalah ekonomi hari ini. 

Baca Juga

Rupiah Menguat ke Rp17.848 per Dolar AS, Pasar Soroti Pencalonan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI dan Tinjauan MSCI

"Aksi yang dilakukan BEM SI itu relevan jika tujuannya mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, tetapi menjadi tidak relevan jika (fluktuasi) rupiah dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi pemakzulan atau pelengseran kekuasaan.," ujarnya. 

Ayip melihat kondisi ekonomi hari ini berbeda jauh dengan krisis moneter 1998. Meski ada tantangan ekonomi, tetapi dukungan terhadap pemerintahan masih tetap kuat, dan tidak ada krisis legitimasi politik. Oleh karena itu, upaya pelengseran kekuasaan itu akan sulit terjadi.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran ini legitimasi elektoralnya masih kuat, sekitar 72 persen. Ditambah koalisi parpolnya besar sekali, hampir semuanya mendukung pemerintah. Dan tidak ada krisis legitimasi politik. Jadi (pelengseran) sulit terjadi," katanya.