Ketika Krisis Datang: Instagram Menjadi Panggung Klarifikasi
- @Pemprovkaltim
Oleh: Bagus Permana Wicaksono
tvOnenews.com - Tahukah kamu bahwa Instagram saat ini tidak lagi hanya digunakan untuk membagikan foto estetik, promosi produk, atau mengikuti tren viral? Kini, Instagram semakin sering digunakan sebagai ruang penyampaian klarifikasi, pengelolaan krisis, hingga arena mempertahankan kepercayaan publik. Ketika sebuah isu berkembang dan menjadi sorotan, banyak tokoh publik, institusi, bahkan pemerintah memilih berbicara langsung kepada masyarakat melalui layar ponsel daripada melalui konferensi pers resmi.
Satu video berdurasi singkat di media sosial hari ini dapat menghasilkan dampak yang lebih besar dibandingkan siaran pers yang disusun berlembar-lembar. Dalam hitungan menit, sebuah pernyataan dapat dipotong, dibagikan ulang, diperdebatkan, lalu berkembang menjadi opini publik yang sulit dikendalikan. Di tengah pola komunikasi yang berubah cepat tersebut, krisis tidak lagi hadir secara bertahap ia datang seketika, menyebar tanpa batas ruang, dan menuntut respons yang sama cepatnya. Bagi pemerintah, tantangannya bukan hanya menyampaikan informasi yang benar, tetapi juga memenangkan perhatian dan kepercayaan publik di tengah derasnya arus percakapan digital.
Fenomena tersebut terlihat dalam viralnya video klarifikasi Gubernur Kalimantan Timur di Instagram yang memicu perhatian luas masyarakat. Konten klarifikasi yang diunggah tidak hanya menjadi media penyampaian penjelasan, tetapi juga berubah menjadi ruang interaksi publik yang dipenuhi komentar, dukungan, kritik, hingga interpretasi baru.
Kaplan dan Haenlein (2010) menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan pengguna untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam menciptakan dan menyebarkan pesan kepada publik lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa ketika isu berkembang di media sosial, respons pemerintah tidak lagi cukup dilakukan melalui jalur komunikasi formal, melainkan harus hadir langsung di platform tempat percakapan publik berlangsung.
Perubahan ini memperlihatkan pergeseran besar dalam praktik komunikasi krisis. Jika dahulu pemerintah cenderung mengandalkan konferensi pers, media cetak, atau pernyataan resmi yang bersifat satu arah, kini media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung secara langsung, terbuka, dan real time. Instagram menjadi salah satu medium yang menonjol karena menggabungkan kekuatan visual, kecepatan distribusi informasi, dan interaksi publik dalam satu ruang yang sama. Di platform ini, pemimpin dapat berbicara tanpa perantara sekaligus menerima respons masyarakat secara langsung.
Namun, kehadiran di media sosial tidak otomatis menyelesaikan krisis. Di ruang digital, setiap pesan dapat ditafsirkan berbeda, dipotong konteksnya, bahkan memunculkan percakapan baru yang memperpanjang isu. Karena itu, klarifikasi bukan lagi sekadar memberikan penjelasan, melainkan bagian dari strategi komunikasi yang mempertimbangkan waktu, cara penyampaian, pilihan kata, serta kemampuan membangun kembali kepercayaan publik. Respons yang terlambat dapat dianggap sebagai penghindaran, sementara respons yang kurang tepat justru dapat memperbesar perhatian terhadap isu yang berkembang.
Video klarifikasi Gubernur Kalimantan Timur berhasil menarik perhatian publik dalam skala besar. Dalam sepekan, konten tersebut ditonton lebih dari 3 juta kali dan memperoleh ratusan ribu interaksi. Namun tingginya jangkauan tidak sepenuhnya diikuti ruang dialog yang terbuka. Pembatasan kolom komentar dan tingginya tingkat moderasi komentar menjadi perhatian karena dinilai mengurangi kesempatan publik untuk menyampaikan respons secara langsung. Lalu bagaimana publik memaknai strategi komunikasi tersebut?
Untuk memahami bagaimana publik muda memaknai video tersebut, penulis mewawancarai enam mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman yang aktif mengikuti isu publik dan media sosial. Wawancara dilakukan pada pertengahan Mei 2026 untuk melihat bagaimana mereka menilai strategi klarifikasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Instagram.
Infografis Penilaian Efektivitas Video Klarifikasi
Hasil wawancara menunjukkan bahwa video klarifikasi Gubernur Kalimantan Timur di Instagram menghasilkan respons awal yang relatif positif pada sebagian informan. Beberapa informan mengaku bahwa permintaan maaf yang disampaikan dalam video sempat menurunkan rasa marah dan membuat mereka menilai bahwa gubernur berupaya merespons kritik publik secara langsung. Respons emosional tersebut menunjukkan bahwa penyampaian klarifikasi melalui media sosial memiliki kemampuan membentuk persepsi publik dalam waktu cepat.
Namun, efek tersebut tidak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar informan mulai mempertanyakan konsistensi antara isi klarifikasi dan tindakan lanjutan yang dilakukan setelah video diunggah. Tidak adanya tindak lanjut yang dianggap konkret seperti penyampaian data pendukung, transparansi kebijakan, maupun ruang dialog lanjutan membuat kepercayaan publik kembali menurun.
Publik Menginginkan Dialog, Bukan Sekadar Pernyataan
Salah satu temuan yang paling konsisten dari hasil wawancara adalah munculnya ketidakpuasan terhadap pembatasan kolom komentar pada unggahan klarifikasi. Seluruh informan menilai bahwa pembatasan interaksi membuat proses komunikasi terasa sepihak dan mengurangi ruang bagi publik untuk menyampaikan respons.
Bagi informan, klarifikasi di media sosial seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan penjelasan, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya, mengkritik, maupun memperoleh jawaban secara langsung. Ketika ruang interaksi dibatasi, muncul persepsi bahwa pemerintah hanya ingin menyampaikan pesan tanpa benar-benar mendengarkan publik.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayu dan Hidayat (2024) yang menyebut praktik tersebut sebagai monolog digital, yaitu penggunaan media sosial yang tetap mempertahankan pola komunikasi satu arah meskipun platform dirancang untuk interaksi. Temuan serupa juga disampaikan Ferré-Pavia dan Bajouk (2025), yang menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah di media sosial sering gagal membangun kepercayaan karena hanya berorientasi pada penyampaian informasi, bukan dialog.
Dalam perspektif Teori Pemulihan Citra, kondisi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi tidak cukup berhenti pada tahap penyampaian pesan. Upaya pemulihan citra membutuhkan keterbukaan terhadap respons publik karena legitimasi di ruang digital dibangun melalui partisipasi, bukan hanya melalui publikasi.
Saat Visual Mengalahkan Substansi
Selain isi pesan, aspek visual juga menjadi perhatian informan dalam menilai efektivitas klarifikasi. Beberapa informan menilai bahwa pencahayaan redup, ekspresi wajah yang terlalu serius, dan gestur yang ditampilkan justru menimbulkan kesan dramatis. Alih-alih memperkuat kesan tulus, elemen visual tersebut pada sebagian audiens memunculkan kecurigaan bahwa video telah dirancang secara berlebihan.
Temuan ini menunjukkan bahwa publik media sosial tidak hanya menilai apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana pesan ditampilkan. Dalam komunikasi digital, visual menjadi bagian penting dari pembentukan makna.
Krisno, Budiman, dan Al-Nahari (2025) menjelaskan bahwa pada era pasca-kebenaran, emosi memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan publik. Namun, ketika ekspresi emosional terlihat terlalu dibuat, publik dapat merespons dengan skeptisisme. Pendapat tersebut diperkuat oleh Phorueang dan Siripanich (2024) yang menyatakan bahwa narasi verbal dan tampilan visual harus menunjukkan konsistensi agar tidak dianggap sebagai manipulasi citra.
Dalam kasus ini, terdapat ketidaksesuaian antara narasi reflektif dalam video dan keterbatasan ruang interaksi setelah video dipublikasikan. Ketidaksesuaian tersebut membuat sebagian informan menilai bahwa pesan yang dibangun belum sepenuhnya menunjukkan keterbukaan.
Yang Dicari Publik Bukan Sekadar Klarifikasi
Instagram memungkinkan pemerintah hadir lebih cepat di tengah isu yang berkembang. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menilai seberapa cepat klarifikasi disampaikan, tetapi juga seberapa terbuka, konsisten, dan meyakinkan pesan tersebut diterima.
Rahmanto (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan media sosial pemerintah sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan kekhawatiran terhadap eskalasi komentar negatif. Namun, Yudha, Hakim, dan Phanphongsa (2025) menegaskan bahwa menghindari interaksi justru dapat memperkuat sentimen negatif di ruang digital.
Temuan wawancara menunjukkan bahwa publik tidak menolak klarifikasi yang disampaikan pemerintah. Sebaliknya, mereka menginginkan proses komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Klarifikasi dapat meredakan emosi sesaat, tetapi kepercayaan hanya akan pulih ketika publik melihat adanya dialog dan tindak lanjut yang nyata.
Pada akhirnya, media sosial memberi pemerintah kesempatan untuk berbicara lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Namun di ruang digital yang serba terbuka, kecepatan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Publik menilai bukan hanya apa yang dikatakan pemerintah, tetapi juga bagaimana pemerintah mendengarkan, merespons, dan menindaklanjuti setiap persoalan. Sebab di era media sosial, kepercayaan tidak dibangun oleh unggahan, melainkan oleh tindakan yang menyusul setelahnya.(chm)
Load more