Program Strategis Nasional Harus Dikawal Dengan Kritik yang Konstruktif dan Berbasis Solusi

tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), Dedi Sofhan, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, untuk mengawal berbagai program strategis nasional secara objektif, ilmiah, dan konstruktif demi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Menurut Dedi Sofhan, setelah hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, berbagai program prioritas yang merupakan implementasi Asta Cita mulai direalisasikan. Salah satu program yang paling mendapat perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Namun tentu dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang harus terus diperbaiki, mulai dari sistem distribusi pangan, pengawasan kualitas gizi, koordinasi antarlembaga, hingga penguatan regulasi," ujar Dedi Sofhan.

Ia menilai Indonesia dapat mengambil pelajaran dari berbagai negara yang telah lebih dahulu melaksanakan program serupa, seperti Brazil dan Finlandia.

Menurutnya, Brazil berhasil membangun sistem pengawasan gizi yang kuat dengan menempatkan ahli gizi sebagai bagian penting dalam penyusunan kebijakan, pengawasan mutu bahan pangan, hingga evaluasi pelaksanaan program. Sementara Finlandia menunjukkan pentingnya membangun kerangka hukum yang matang, tata kelola yang jelas, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat.

"Keberhasilan program sebesar MBG tidak dapat dicapai secara instan. Dibutuhkan evaluasi berkelanjutan, pengawasan yang baik, serta dukungan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya kritik semata tetapi juga rekomendasi yang dapat memperbaiki pelaksanaannya," katanya.

Baca Juga

Sempat Terpikir Soal Utang Ketika Sedang Shalat, Apakah Shalatnya Diterima? Begini Hukumnya dalam Islam

Selain MBG, Dedi Sofhan juga menilai Program Food Estate merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan dunia akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, dan meningkatnya jumlah penduduk.

Menurutnya, ketergantungan terhadap impor pangan masih menjadi tantangan besar sehingga pemerintah perlu terus meningkatkan produksi pangan nasional melalui modernisasi pertanian, penguatan cadangan pangan, serta pemberdayaan petani lokal.

"Ketahanan pangan merupakan bagian dari kedaulatan negara. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan nasional harus menjadi misi bersama seluruh komponen bangsa," ungkapnya.

Dalam bidang pendidikan, Dedi Sofhan menyoroti fenomena menurunnya kualitas budaya akademik di kalangan mahasiswa. Ia mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki posisi sebagai agen perubahan yang seharusnya mengedepankan kajian ilmiah, argumentasi berbasis data, serta solusi terhadap setiap persoalan bangsa.

"Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya harus tetap bertanggung jawab, menghormati hukum, serta didasarkan pada penelitian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik," tegasnya.

Ia berharap budaya diskusi ilmiah, literasi hukum, serta penelitian di lingkungan perguruan tinggi terus diperkuat agar mahasiswa tetap menjadi kelompok intelektual yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Terkait pembahasan perubahan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Sofhan berpandangan bahwa penyempurnaan regulasi perlu diarahkan untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap perubahan regulasi harus tetap dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan agar menghasilkan sistem penegakan hukum yang semakin efektif dan dipercaya publik.

"Penguatan institusi negara harus selalu dibarengi dengan peningkatan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tujuan reformasi kelembagaan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Menutup keterangannya, Dedi Sofhan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga semangat persatuan serta mengawal program-program strategis pemerintah secara kritis namun tetap objektif.

"Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Namun akan lebih bermanfaat apabila kritik disampaikan secara ilmiah, berbasis data, serta disertai solusi yang membangun demi kepentingan bangsa dan negara," pungkas Dedi Sofhan.(chm)