Hasilkan Kebijakan Lebih Responsif, BSKDN Kemendagri dan UNAIR Bangun Kolaborasi Riset

tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih adaptif, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan kerja sama antara BSKDN dan Universitas Airlangga (UNAIR) di Command Center BSKDN pada Kamis, 9 Juli 2026.

Dalam paparannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan, BSKDN memiliki peran strategis sebagai perumus, penyusun, sekaligus pemberi rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Peran tersebut dijalankan dengan mengedepankan pendekatan evidence-based policy, yakni memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan berangkat dari data yang terukur, riset yang kredibel, serta kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah.

Menurutnya, berbagai instrumen pengukuran yang dikembangkan Kemendagri telah menghasilkan basis data yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan kepada pemerintah daerah. Data tersebut selanjutnya dipadukan dan dianalisis sesuai kebutuhan sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kemendagri memberikan following kepada daerah dengan berbasiskan data yang sudah dilakukan pengukuran dengan benar. Daerah tinggal memadukan dan mengambil unsur-unsurnya sesuai dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai," ujar Yusharto.

Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan, BSKDN ingin menjadi bagian dari proses diseminasi kebijakan pemerintah agar implementasinya selaras dengan kondisi nyata di lapangan. Karena itu, penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah strategis dalam menghadirkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga aplikatif bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Yusharto menambahkan, penguatan kebijakan berbasis bukti tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dalam sebuah ekosistem kebijakan yang terintegrasi. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat berbagai perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), yang memiliki peran strategis dalam menyediakan data, hasil kajian, dan rekomendasi sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Baca Juga

Percepat Pemulihan Pascabencana Tapteng, DPRD Diajak Bertanggung Jawab Secara Konstitusional

"Kami ingin menjadi bagian dari proses menjadikan kebijakan itu dekat dengan permasalahan di lapangan. Evidence-based policy menjadi pusat atensi kami di BSKDN," katanya.