Perwakilan Buruh Kirim Petisi Tolak Harga BBM Naik ke Istana

Jakarta - Peserta unjuk rasa dari elemen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyerahkan surat petisi kepada Istana Negara saat aksi unjuk rasa, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Dalam petisi tersebut, ada empat poin penting yang disampaikan kepada pihak Istana Negara. Adapun petisi tersebut diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budihartono.

"Pada hari ini, Senin 12 September 2022 menyampaikan petisi terhadap kenaikan harga BBM yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai berikut," kata Ketua Serikat Pekerja Pekerja Textile Sandang dan Kulit SPSI PT Victory Cinglu Indonesia Kab Tangerang, Agus Darsana.

Adapun empat poin tuntutan yang tertuang dalam surat petisi tersebut, yakni pertama, menolak kenaikan harga BBM karena dinilai berdampak kepada kenaikan harga-harga bahan pokok.

"Dampak pandemi Covid-19 belum semua perusahaan pulih. Sehingga ongkos energi akan jadi alasan perusahaan tidak menaikkan upah kita," jelas Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad, Senin (12/9/2022). 

"Penghasilan pekerja yang sangat kecil. Mengakibatkan daya beli pekerja menurun walaupun ada bantuan BSU sementara, tidak semua pekerja tidak dapat BSU. Akibat kenaikan BBM inflasi akan besar 5-8 persen untuk itu kita minta ini dipertimbangkan," lanjut dia.

Baca Juga

Polisi Ringkus Speasialis Pencuri di Hotel Mewah Jakarta, Beraksi Sejak 2025 dan Nyamar Sebagai Karyawan

Poin kedua, menolak UU Cipta Kerja dan meminta Kementerian Ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja karena sangat merugikan pekerja dan buruh. 

Poin ketiga, meminta pemerintah melakukan peningkatan perlindungan kepada pekerja migran yang sering kali mendapat perlakuan kurang manusiawi. 

Poin keempat, meminta perhitungan penetapan upah minimum 2023 tidak menggunakan formula PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

"Akan tetapi mengembalikan perhitungan kenaikan upah minimum dengan cara mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai pedoman penetapan upah minimum," jelas Hermanto. 

Massa buruh terlihat membubarkan diri sekitar pukul 13.30 WIB.

Ratusan massa dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) dan Alumni Univesitas Indonesia (UI) juga datang melakukan aksi serupa di lokasi.

Polda Metro Jaya sebelumnya menyatakan 6.142 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di sejumlah titik di Jakarta.
(saa)