Kritik Pedas ke Heru Budi Hartono, PDIP: Sikap Kami Kritis Konstruktif

Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendapat sejumlah kritikan dari dewan legislatif saat mengunjungi ruangan setiap fraksi DPRD DKI Jakarta, tak pelak Fraksi PDIP.

Ada pun, kritikan yang paling disoroti adalah terkait pembatasan usia pegawai Petugas Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan kecakapan Heru dalam berkomunikasi dengan publik.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku bahwa kritikan yang dilontarkan oleh pihaknya bersifat kritis konstruktif. Dia tidak ragu memberikan kritik kepada Heru jika dirasa ada kebijakan yang merugikan masyarakat Jakarta.

"Gini, kami ini Fraksi PDIP kan kritis konstruktif. Artinya begini, ketika Pj Gubernur membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada warga Jakarta, sudah tentu PDIP pasti akan keras mengkritik itu," tuturnya saat dihubungi media, pada Rabu (21/12/2022).

Sebaliknya, apabila Heru membuat kebijakan dengan mempertimbangkan kepentingan warga Jakarta, maka Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendukung penuh.

"Ketika kebijakannya berpihak pada kemajuan Jakarta, sudah pasti Fraksi PDIP akan memberikan sokongan dan dukungan penuh kepada Pak Pj Gubernur. Jadi kita ini enggak membabi buta (dalam mengkritik)," jelasnya.

"Kita Fraksi PDIP sebagai anggota dewan yang punya fungsi pengawasan akan mengawal pemerintahan DKI Jakarta ke depan, agar kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Pj Gubernur berpihak kepada kemajuan dan kepentingan masyarakat Jakarta," sambung dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Agenda Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambangi setiap fraksi mendapatkan masukan dari anggota legislatif. Heru dinilai kurang cakap dalam menjalin komunikasi sehingga menimbulkan beberapa kegaduhan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memberi masukan kepada Heru untuk segera memperbaiki kecakapan dalam berkomunikasi dengan masyarakat atau pun anggota legislatif.

Terutama ada dua catatan dari PDIP terkait kecakapan komunikasi Heru yang berdampak pada masalah sosialisasi batas maksimal usia pegawai Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), dan juga perubahan slogan DKI Jakarta.

“Yang menjadi kegelisahan Fraksi PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan,” jelas Gembong di ruang Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, pada Senin (19/12/2022).

“Pertama soal PJLP, walaupun tujuan Pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan Undang-undang, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa, ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya. Kami Fraksi PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, bukan sekadar minus,” lanjut Gembong.

Kemudian Gembong pun mengeluhkan pihaknya menjadi bulan-bulanan media lantaran keputusan Heru mengganti slogan DKI Jakarta tanpa pemberitahuan.

“Ke depan Pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama bahu-membahu apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD. Itu yang paling utama, karena Pak Pj kan tugasnya untuk membuat kebijakan, operasionalnya kan adalah di SKPD,” ujar dia. (ags/ebs)