HIMA Sultra Protes Penghentian Pertambangan di Konawe Utara, TNI Membantah

Penutupan sembilan jetty, kata Egi juga tak sesuai dengan peranan TNI yang telah diatur perundang-undangan yang ada. 

"Kebijakan ini merugikan dan menghambat ekonomi nasional melalui izin operasional yang diberikan negara melalui perusahaan-perusahan yang beroperasi," jelasnya. 

Pihaknya pun mendesak Mabes TNI Untuk mengevaluasi oknum prajurit TNI yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, serta meninjau kembali penutupan jetty beberapa perusahaan legal di Morombo. 

Di samping itu, Hima Sultra Jakarta turut mendesak Ombusman RI untuk memeriksa oknum prajurit TNI tersebut, atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal pemberhentian Jetty.

"Usut tuntas oknum-oknum yang telah mencoreng marwah TNI. Hentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap penambang lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara," jelas Egi.

Sementara itu, Korem 143/Haluoleo (HO) menegaskan bahwa personel TNI Angkatan Darat tidak melakukan penutupan atau menghentikan sejumlah aktivitas jetty (pelabuhan kapal tongkang) di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Penerangan Hukum Korem (Penrem) 143/HO Lettu Inf Rusmin Ismail di Kendari Selasa, mengatakan bahwa para prajurit TNI AD yang turun ke lokasi pertambangan di Blok Marombo, Kabupaten Konut itu hanya untuk mencari oknum yang melakukan aktivitas pertambangan dengan mengatasnamakan Komandan Korem (Danrem) 143/HO di daerah itu.