Unjuk Rasa Ricuh, Guru Honorer di Buton Selatan Desak Pj Bupati Batalkan Hasil SKTT

Buton Selatan, tvOnenews.com - Puluhan guru honorer mendesak Pj Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman, membatalkan hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) untuk pengangkatan ASN guru yang dinilai sarat kecurangan. Mereka juga meminta Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan turun tangan mengevaluasi sistim seleksi penerimaan ASN jalur PPPK di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.

"Ada temuan kami data-data guru yang masa magangnya baru 1 tahun, 1 tahun lebih sudah ikut seleksi dan lulus padahal dalam aturannya harus minimal 3 tahun, jadi kami meminta Panselda untuk membatalkan SKTT karena kami anggap penilaiannya tidak obyektif dan tidak transparan, bahkan saat kami tanya siapa pengujinya mereka tidak mau sebutkan katanya ini rahasia," ungkap Indriyani, salah satu guru honorer yang ikut dalam unjuk rasa.

Tuntutan ini disampaikan saat puluhan guru honorer berunjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Buton Selatan, Selasa (16/1/2024) yang berlangsung ricuh. Puluhan pengunjuk rasa nyaris bentrok dengan aparat.

Kericuhan terjadi di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan. Massa pengunjuk rasa terlibat aksi saling dorong dengan aparat hingga nyaris terjadi jotos. Kericuhan juga dipicu puluhan guru honorer yang kecewa tidak dapat bertemu Kadis Pendidikan karena diduga sengaja menghindari bertemu pengunjuk rasa. 

Massa kemudian berupaya menyegel pintu kantor menggunakan balok kayu namun dihalangi aparat. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama.

Massa aksi menuding puluhan guru honorer yang tidak memenuhi syarat sengaja diloloskan dengan mendongkrak nilai SKTT, akibatnya sebanyak kurang lebih 80 guru honorer yang sudah mengabdi sebagai guru honorer hingga 12 tahun tidak lolos meski memenuhi syarat penilaian.

Baca Juga

Realisasi Belanja Pegawai dan Barang 2025 Rendah, Waka BGN Beberkan Alasannya

Dalam unjuk rasa tersebut massa menuntut Pj Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman membatalkan nilai SKTT yang sudah diumumkan. Guru honorer juga meminta Presiden Jokowi mengevaluasi sistim penerimaan ASN jalur PPPK di daerah khususnya Buton selatan yang selama tiga tahun terakhir selalu diwarnai kecurangan.

Indriyani juga mengatakan para guru honorer berharap agar Presiden Jokowi dapat mengevaluasi sistim penerimaan ASN jalur PPPK di Buton Selatan sebagaimana diketahui  sudah 3 tahun seleksi ASN di Buton Selatan selalu diwarnai kecurangan.

"Harapan kami kepada Bapak Presiden Joko Widodo supaya lebih memperhatikan lagi sistim penerimaan ASN jalur PPPK khususnya di Buton Selatan, seperti kita ketahui sudah 3 tahun ini selalu ada kecurangan," ucapnya.

"Kami juga meminta kepada Menteri Pendidikan untuk lebih memperhatikan kami guru honorer yang sudah mengabdi cukup lama namun kenyataan di lapangan mereka yang lulus bahkan baru mengabdi ketika mendengar kabar akan ada penerimaan ASN PPPK, " harapnya," sambungnya.

Usai melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Bupati Buton Selatan, massa melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD setempat. Dalam pertemuan tersebut pihak DPRD berjanji akan melakukan rapat bersama Dinas terkait dan Pj Bupati Buton Selatan untuk dimintai klarifikasi serta solusi dari permasalahan tersebut. (jai/frd)