Kasus Tambang PT Toshida Indonesia, Kejati Sultra Tuntut Eks Pejabat ESDM Sultra 10 Tahun Penjara

Kendari, Sulawesi Tenggara - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) membacakan tuntutan terhadap terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IPPKH) dan Penerbitan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh PT Toshida Indonesia. Ada tiga nama yang dituntut dalam putusan tersebut, yakni mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sultra, Yusmin, General Manager PT Toshida Indonesia, Umar dan mantan Plt Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Buhardiman.

"Yusmin dituntut pidana 10 tahun penjara, Buhardiman 9 tahun dan Umar 13 tahun penjara," ujar Kasi Penkum Kejati Sultra, Dody saat dikonfirmasi Kamis (20/1).

Diketahui sebelum menjabat sebagai Plt.Kadispora Sultra, Yusmin sebelumnya pernah menjadi Kabid Minerba ESDM Sultra yang terlibat dalam penerbitan RKAB tersebut.

Dody menambahkan, tuntutan pidana kepada tiga Terdakwa masing-masing berbeda. Semua tergantung dari tergantung dari fakta dan peran mereka dalam PT Toshida Indonesia itu.

“Hal itu sesuai Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati Sultra telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi PT Toshida Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.495.216.631.168.

Tiga orang sudah ditetapkan sebagai Terdakwa dengan ancaman pidana yang berbeda sedangkan dua lainnya yakni Kadis ESDM Sultra, Andi Azis sedang menjalani pemeriksaan dan Direktur Utama PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda yang saat ini masih buron. 

(Erdika Mukdir / ASM)