Tuntut Pembebasan 3 Warga yang Ditangkap Polisi, Emak-Emak Pesisir Demo di Polda Sultra

Kendari, Sulawesi Tenggara - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Organisasi Perempuan Pesisir menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sulawesi Tenggara pada Senin (31/1/2022).

Emak-emak ini rela berpanas-panasan demi menuntut keadilan terhadap 3 warga yang ditangkap oleh polisi beberapa hari lalu. Ketiganya adalah Anwar, Hurlan, dan Hastoma yang ditangkap akibat adanya laporan terkait penyanderaaan terhadap karyawan penjaga alat berat milik perusahaan tambang nikel PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

Salah satu emak-emak, Murniati mengatakan akibat dari penangkapan itu maka pihak keluarga sudah tidak dinafkahi lagi.

“ Kalau mereka ditangkap siapa yang mau kasih makan anak istrinya,” ungkapnya.

Murniati juga menilai  tambang PT Gema Kreasi Perdana (GKP) hanya akan menjadi bencana di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan. Apalagi kebanyakan mereka banyak berprofesi sebagai petani dan nelayan. PT GKP disebut lebih banyak memberikan dampak negatif dari pada keuntungan.

"Kalau tambang itu untuk 10 tahun ke depan tidak bisa lagi kita nikmati. Tapi kalau untuk berkebun, kita punya anak cucu bisa nikmati bukan sampai 20 tahun tetapi mungkin untuk seterusnya," kesalnya saat ditemui.

Baca Juga

Fasilitas Publik di Indramayu Rusak Usai Aksi Penolakan Proyek Tambak Pemerintah Pusat Ricuh

Selama ini, lanjut Murniati mengaku, mereka bisa menghidupi anak cucu mereka dengan hasil perkebunan seperti cengke, kelapa dan kopra. Tetapi, masuknya PT GKP di wilayah mereka akan merusak eko sistem alam dan meta pencaharian mereka terancam hilang.

Sementara itu Koordinator Aksi, Tayci menyebut, penyandraan yang dilakukan oleh warga terhadap karyawan PT GKP disebabkan karena alat berat yang masuk dan parkir di lahan warga. Sudah di imbau agar tak melakukan aktifitas di lahan warga tetapi pihak karyawan masih melawan hingga terjadilah bentrok dan aksi penyandraan itu.

"Kami meminta Polda Sultra agar tidak pilih kasih dalam menjalankan hukum yang berlaku. Karena laporan kami terkait lahan yang diduga diserobot oleh PT GKP tidak diproses tetapi laporan pihak perusahaan terhadap warga yang melakukan penyandraan di proses," ujar Tayci.

Dia menegaskan, aksi yang dilakukan hari ini adalah perdana. Kedepan, mereka akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dalam jumlah yang besar dan akan menurunkan warga lainnya yang ada di Konawe Kepulauan. ( Erdika Mukdir/mii )