Fasilitas Publik di Indramayu Rusak Usai Aksi Penolakan Proyek Tambak Pemerintah Pusat Ricuh

Indramayu, tvOnenews.com - Ribuan petambak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kantor Bupati Indramayu, Kamis (02/04/2026).

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) revitalisasi sistem budidaya ikan nila salin yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Perhutani. Para petambak menilai program tersebut berpotensi merugikan mereka.

Dalam aksinya, massa melakukan long march dari kawasan Kuliner Cimanuk (Kulcim) di Jalan Siliwangi menuju Pendopo Indramayu. Mereka membawa berbagai spanduk berisi penolakan terhadap program tersebut.

Sumber :

• Opi Riharjo/tvOne

Aksi ini diketahui merupakan lanjutan dari rangkaian protes sebelumnya. Para petambak telah lebih dulu menyampaikan pernyataan sikap serta memasang spanduk penolakan di area tambak masing-masing.

“Kami menolak dengan tegas proyek revitalisasi tersebut dan pihak Pemkab Indramayu harus memberikan keberpihakan kepada petani tambak,” ujar Hata dalam orasinya.

Baca Juga

Anggota Komite Otsus Bongkar Cara Jitu Tingkatkan Pembangunan di Papua

Pembina Kompi, Juhadi Muhammad, menyebut program revitalisasi tersebut tidak memberikan keuntungan bagi petambak. Bahkan, menurutnya, program itu berpotensi menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

Ia mengungkapkan, tambak milik masyarakat yang berada di kawasan Perhutani dan tanah timbul terancam diambil alih. Padahal, tambak tersebut telah dikelola secara turun-temurun selama puluhan tahun.

"Tambak yang sudah digarap berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat, hari ini mau dirampas," kata Juhadi.

Program revitalisasi ini disebut akan menyasar lahan seluas 2.264,42 hektare di Kabupaten Indramayu. Kompi mencatat, sekitar 1.000 petambak menggantungkan hidup di kawasan tersebut.

Selain itu, setiap petambak rata-rata mempekerjakan 5 hingga 30 pekerja. Mereka menjalankan berbagai usaha budidaya, mulai dari ikan nila, bandeng, udang, hingga rumput laut.

Juhadi juga menyoroti kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait program tersebut. Ia mengaku petambak tidak pernah menerima pemberitahuan resmi, namun tiba-tiba dilakukan pematokan di lahan tambak.

"Kami tidak mendapat pemberitahuan. Tiba-tiba ada pematokan di lahan tambak kami tanpa izin," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa hanya ditemui oleh Asisten Daerah (Asda) II Indramayu Asep Abdul Mukti, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Edi Umaedi, serta Kasat Pol PP dan Damkar Asep Afandi.