Korupsi Proyek Drainase, Oknum Kepala Desa Di Bolaang Mongondow Ditahan

Kotamobagu, tvOnenews.com -  Oknum Kepala Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara berinisial HM alias Hasanudin bersama rekan kerjanya yang berprofesi sebagai Kontraktor berinisial JK ditahan,  Selasa ( 7/01/2025)

 

Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto, mengatakan penahanan terhadap kedua tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan saluran drainase Sungai Tapagale, yang dimana proyek tersebut menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM), sebesar sebesar Rp. 9.099.880.527.15 yang diberikan secara bertahap pada tahun 2023.

 

"Penahanan terhadap kedua tersangka atas dugaan kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan saluran drainase Sungai Tapagale, yang dimana proyek tersebut menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM)," ujar Kapolres Kotamobagu.

 

Kapolres Irwanto menambahkan Modus operandi yang digunakan oleh kedua  tersangka dimana oknum Kepala Desa awalnya pengajuan proposal bantuan pembangunan saluran drainase oleh Kepala Desa kepada PT JRBM. sehingga Proposal ini disetujui dengan anggaran sebesar sebesar sebesar Rp. 9.099.880.527.15,

 

"Awalnya tersangka Oknum Kepala Desa mengajukan Proposal bantuan untuk pembuatan pembangunan saluran drainase dan proposal kemudian di setujui oleh pihak Perusahan," tambah AKBP Irwanto.

 

Anehnya dana sebesar itu yang seharusnya dikelola sesuai dengan prosedur tata kelola pemerintahan desa. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan, dana tersebut tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses lelangnya dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.lebih parah lagi pekerjaan drainase sungai Tapagale tidak sesuai dengan konstruksi yang tertera dalam kontrak perjanjian, sehingga menimbulkan Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini sebesar Rp. 6.657.472.592.

 

"Berdasarkan penyelidikan, dimana dana miliar rupiah yang di cairkan seharusnya di kelola sesuai dengan prosedur tata kelola pemerintahan desa. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan, dana tersebut tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bahkan pekerjaan drainase sungai Tapagale tidak sesuai dengan konstruksi yang tertera dalam kontrak perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian negara,'" tegas Irwanto.

 

AKBP Irwanto, SIK, menjelaskan saat ini pihaknya telah memeriksa Sebanyak 25 saksi termasuk pejabat pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. bahkan Dari hasil pemeriksaan, beberapa dokumen penting seperti proposal bantuan dan surat perjanjian kerja sama telah disita. Para ahli yang terlibat dalam penyelidikan termasuk ahli pengadaan barang dan jasa, ahli konstruksi, serta auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka menemukan bahwa proyek tersebut tidak memberikan manfaat dan dianggap sebagai kerugian total bagi negara.