Meminta Keadilan, Keluarga Tergugat Eksekusi Lahan di A.P Pettarani Kirim Surat ke Presiden Prabowo

Makassar, tvOnenews.com - Sejumlah ahli waris Hamad Yusuf mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka meminta keadilan setelah lahan seluas 12.931 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Pettarani, yang telah mereka kuasai lebih dari 80 tahun, dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar atas putusan Mahkamah Agung.

 

Kuasa hukum ahli waris, Muhamad Arif Hamat Yusuf, menuding adanya keterlibatan mafia tanah dan mafia peradilan dalam kasus ini. Menurutnya, eksekusi lahan yang dilakukan pada 13 Februari 2023 tetap berjalan meski ahli waris masih memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang belum dibatalkan secara resmi oleh pengadilan.

 

“Opini yang dimainkan mafia tanah seolah-olah sertifikat kami sudah dibatalkan, padahal faktanya justru dikuatkan oleh putusan PTUN dan gelar perkara Badan Pertanahan Nasional,” kata Arif, Minggu, (16/2).

 

Arif juga mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam proses hukum kasus ini, termasuk hilangnya 12 bukti yang diajukan oleh pihaknya di pengadilan serta dugaan penggunaan rincik palsu oleh pemohon eksekusi, Andi Baso Mattutu. Andi sendiri telah divonis 1,6 tahun penjara dalam kasus pemalsuan dokumen terkait lahan sengketa tersebut.

 

Eksekusi lahan ini sempat memicu perlawanan dari pihak ahli waris yang merasa dizalimi. Sebelum pelaksanaan eksekusi, mereka telah mengajukan keberatan kepada berbagai pihak, termasuk Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolres Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Badan Pertanahan Nasional, serta Presiden dan Wakil Presiden. Namun, upaya itu tidak menghentikan eksekusi.

 

“Kami akan menyampaikan keberatan ini langsung kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Arif.

 

Sementara itu, kuasa hukum pemohon eksekusi, Hendra Karianga, menegaskan bahwa kliennya, Andi Baso Mattutu, memiliki bukti kepemilikan sah berupa rincik. Ia juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan perkara ini dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

 

“Sengketa ini sudah berlangsung lama, sejak 2018. Klien saya, Andi Baso Mattutu, telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas lahan itu melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Hendra.

 

Menurutnya, SHM yang dimiliki oleh ahli waris Hamad Yusuf sudah dibatalkan oleh pengadilan karena dianggap tidak sah. 

 

“SHM itu sudah dibatalkan karena dasarnya tidak sah secara hukum. Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa lahan ini adalah milik Andi Baso Mattutu,” ujar dia.

 

Hendra juga membantah tudingan bahwa kliennya adalah mafia tanah. 

 

“Yang disebut mafia tanah itu adalah pihak yang menguasai lahan secara ilegal. Klien saya mendapatkan tanah ini secara sah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata dia.

 

Sebelumnya, eksekusi lahan pada 13 Februari lalu berlangsung ricuh. Sejumlah ruko dan kantor yayasan sekolah yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan secara paksa menggunakan alat berat. Ahli waris sempat melakukan perlawanan, tetapi eksekusi tetap berjalan sesuai perintah pengadilan.

 

Hingga berita ini ditulis, pihak Pengadilan Negeri Makassar serta Badan Pertanahan Nasional makassar belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik atas tudingan ahli waris dugaan mafia peradilan mafia tanah dalam kasus ini.(ary/frd)