Ratusan Warga Bolmong Raya Demo di Kantor Gubernur, Tuntut Penyelesaian Persoalan Krusial

Bolaang Mongondow, tvOnenews.com - Ratusan warga Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Utara, menuntut penyelesaian berbagai persoalan krusial di daerah mereka, Rabu (1/4/2026).

Dalam aksi ini warga mendesak Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Stevanus Komaling dapat mengambil langkah konkret serta transparan dalam menyelesaikan berbagai persoalan krusial yang ada di Daerah Bolaang Mongondow Raya terutama percepatan sertifikasi tanah warga, serta jaminan pendampingan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan korporasi. Hak atas tanah ditegaskan bukan untuk dinegosiasikan.

Tidak hanya persoalan sertifikat tanah, melalui orasi warga juga menyampaikan beberapa persoalan krusial lain yang menjadi tuntutan penting, seperti infrastruktur jalan yang ada di wilayah Bolaang Mongondow Raya yang hingga kini masih memprihatinkan bahkan rusak parah, serta praktek Pertambangan Tampak Izin ( PETI ) dan tambang batu hitam yang juga masih berlangsung secara terang-terangan, masif, dan nyaris tanpa sentuhan hukum. 

Selain tambang ilegal, perusahaan pemegang izin resmi pun ikut disorot, bahkan menurut Panglima Laskar Merah Putih Indra Patrianus Wongkar serta Kordinator Lapangan Rolandy Thalib menyampaikan agar pemerintah dapat mengevaluasi total terhadap seluruh IUP di Sulawesi Utara termasuk IUP  PT MSM, PT BDL, dan PT JRBM dimana hasilnya wajib dibuka ke publik, bahkan harus mengaudit lingkungan sosial secara transparan untuk memutus praktik gelap di sektor ini.

"Kami minta pemerintah mengevaluasi total  seluruh IUP di yang ada di sejumlah perusahan yang ada serta hasilnya di buka ke publik secara Transparansi," tegas Indra dan Rolandy.

Unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Gubernur dimana perwakilan massa diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, yang menerima dokumen petisi tersebut.

Baca Juga

Fasilitas Publik di Indramayu Rusak Usai Aksi Penolakan Proyek Tambak Pemerintah Pusat Ricuh

Victor Mailangkay menyatakan pihaknya telah menerima seluruh tuntutan yang disampaikan dan akan segera melaporkannya kepada gubernur untuk ditindaklanjuti. Ia juga mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung aman dan damai.

"Kami menerima seluruh tuntutan yang disampaikan dan akan segera melaporkannya kepada gubernur untuk ditindaklanjuti," ungkap Wagub Victor Mailangkay.

Selain berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulut, massa juga menggelar aksi di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara. dimana Dalam aksi ini mereka menyerahkan petisi tuntutan rakyat kepada salah satu Wakil Ketua DPRD sebagai bentuk desakan langsung kepada lembaga legislatif agar segera menindaklanjuti tuntutan, khususnya pembentukan Pansus tambang ilegal.

Aksi unjuk rasa yang melibatkan sejumlah organisasi, di antaranya Laskar Merah Putih (LMP), Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Waraney, Garputala, Generasi Bela Pancasila, dan Aliansi Masyarakat Sulut berakhir aman dan damai. (rku/frd)