Sambo Hukuman Mati, Pakar Hukum UIN Lampung: Penuhi Rasa Keadilan

Bandar Lampung, Lampung - Vonis mati yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat sudah memenuhi rasa keadilan, terlebih bagi keluarga korban. 

Hal tersebut dikatakan Pakar Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fathul Mu’in, saat dihubungi pada Senin (13/2/2023). "Vonis mati ini sesuai dengan yang diharapkan keluarga. Sudah memenuhi rasa keadilan," kata Fathul.

Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara tersebut menilai, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim boleh berbeda dengan jaksa penuntut yang menuntut Sambo pidana seumur hidup. 

Sebab, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan hati nuraninya. Selain itu, secara normatif tidak ada satu pasal dalam KUHAP yang mewajibkan hakim dalam memvonis terdakwa sesuai dengan penuntut umum.

Terlebih dalam kasus Sambo, unsur pembunuhan dengan sengaja telah terpenuhi. Sehingga, hakim berkeyakinan terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Yosua Hutabarat dengan senjata api jenis Glock. "Ini yang membuat hakim yakin memberikan vonis mati," ujarnya.

Selain itu, motif Ferdy Sambo dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua Hutabarat juga tidak perlu dibuktikan. "Ini karena motif bukan bagian dari delik pembunuhan berencana. Tapi Sambo masih bisa melakukan upaya hukum banding," jelasnya.

Diketahui, Mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta karena bersalah dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir Yosua dalam sidang pembacaan putusan, Senin (13/2/2023)

"Menjatuhkan terdakwa Ferdy Sambo dengan pidana mati," kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

Sambo juga dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Sambo dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.