Gerakan Buruh Tuntut Kasus Kecelakaan Kerja PetroChina Jabung Jangan Ditutupi

"Pengawas harus mengecek status pekerja, upah, dan kepesertaan BPJS kesehatan/Ketenagakerjaan," ujar Ketua Bapilu Partai Buruh ini.

Pengawas ketenagakerjaan harus menegakkan aturan, apabila memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran serius dalama pelaksanaan perintah kerja, untuk menghentikan izin pekerjaan, dan melakukan penyidikan atas kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian.

"Pengawas ketenagakerjaan harus bekerja sama dengan polisi untuk mendalami unsur pidana dalam kejadian ini," tegasnya.

Informasi yang beredar, level manajemen PetroChina dapat “mengatur” dan “menumpulkan” SKK-MIGAS, Disnaker, imigrasi dan institusi penegak hukum lainnya sehingga sampai saat ini PetroChina belum menerima sanksi apapun terhadap kelalaian dan meninggalnya 3 personil di Wilayah Kerja Jabung.

Hingga saat ini, sekitar 2 (dua) bulan sejak kejadian kecelakaan pertama pada bulan Desember 2022, SKK-MIGAS, selaku perwakilan pemerintah Indonesia yang mengawasi kegiatan hulu MIGAS di Indonesia, masih melakukan proses evaluasi terhadap laporan kecelakaan kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap publik dan para pemangku kepentingan.

Berbagai aksi unjuk rasa yang telah dilakukan oleh lembaga independen di Jambi terkait hal ini sebagai bentuk kekecewaan dan tuntutan keadilan belum juga mendapat tanggapan serius. 

Baca Juga

PetroChina Raih Sertifikasi ISO, Tegaskan Komitmen pada Kualitas dan Keunggulan Operasional

Informasi yang berkembang, kejadian kelalaian PetroChina di kepolisian sudah dialihkan ke Polda Jambi untuk mendorong percepatan penyelesaian kasus. Beberapa saksi sudah dipanggil bahkan sudah dimintakan keterangannya. Namun, korban yang selamat dari kejadian tersebut belum dimintai keterangan. Selain itu, ada indikasi bahwa manajemen pucuk PetroChina berusaha menutup-nutupi kasus agar tidak menjadi bahan perhatian publik. 

Hingga kini belum ada tanggapan dari PetroChina. (ebs)