Pasca Diusir, Puluhan Media di Sumbar Boikot Pemberitaan Gubernur dan Wagub Sumbar

Padang, tvOnenews.com – Setelah empat organisasi wartawan konstituen Dewan Pers mengeluarkan pernyataan sikap atas indsiden pengusiran wartawan saat pelantikan Wakil Walikota Padang, Selasa kemarin (9/5/2023) di Auditorium Gubernuran, hari ini puluhan media yang ada di Sumatera Barat lakukan boikot atau embargo.

Pemboikotan dilakukan terhadap semua pemberitaan terkait Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi dan termasuk semua pemberitaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Bahkan, sejak kemarin telah beredar seruan untuk melakukan aksi unjuk rasa yang bakal digelar siang ini oleh ratusan pekerja media di Padang, seperti yang disampaikan Ketua Jaringan Pemimpin Redaksi Sumbar (JPS) Adrian Toswandi, Rabu pagi (10/5/2023).

“Ya aksi buka id card, letakan peralatan dan tabur bunga dengan baju hitam digelar kawan pers hari ini di depan Kantor Gubernur, dilanjutkan memnyampaikan laporan dugaan pelanggaran UU Pers ke Polda Sumbar,” ujar Adrian Tuswandi.

Memperkuat tuntutan terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, puluhan Pemimpin Redaksi (Pemred) sejak Selasa malam, sudah menyatakan sikap melakukan embargo terhadap pemberitaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pemerintah Provinsi Sumbar.

“Belasan media terkenal kuat viewer-nya sudah putuskan lakukan embargo terhadap berita Pemprov Sumbar, ini diambil masing Pemred sebagai bentuk soliditas dan demi marwah profesi jurnalis di Sumbar,” ujar Toaik, panggilan sehari-hari Adrian Tuswandi.

Sebelumnya, buntut pengusiran wartawan saat pelantikan Wakil Wali Kota Padang, Selasa (9/5/2023) berujung empat organisasi pers/wartawan mengeluarkan pernyataan sikap yang intinya telah terjadi penghalangan tugas-tugas jurnalistik atau wartawan.

Menurut ke empat organisasi pers yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Sumbar, pelarangan itu jelas menabrak Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Kronologis kejadian menurut empat organisasi tersebut, Selasa (9/5/2023) belasan jurnalis yang akan meliput pelantikan Wakil Walikota Padang di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, diusir. Pengusiran diduga dilakukan oleh pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (yud/fna)