Banyuasin Menjadi Kabupaten Paling Rawan dalam Penyelenggaraan Pemilu di Sumsel

Palembang, tvOnenews.com - Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel, Muhammad Sarkani, menyebut Banyuasin sebagai kabupaten yang paling rawan pelanggaran pemilu berdasarkan Pemilu 2019.

"Dilihat dari Pemilu 2019, secara keseluruhan, Banyuasin merupakan daerah yang paling rawan," kata Sarkani saat ditemui di kantornya di Jalan OPI Raya, Palembang, pada hari Senin (10/7/2023).

Dia menjelaskan bahwa Banyuasin dianggap rawan dari segi penyelenggaraan pemilu karena pernah terjadi kasus tertukarnya surat suara antardapil.

"Banyuasin dianggap rawan dalam penyelenggaraan pemilu karena pada tahun 2019 terjadi kasus tertukarnya surat suara antardapil. Oleh karena itu, daerah ini dianggap tinggi risikonya dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, daerah lainnya memiliki risiko yang sedang dan tidak terlalu signifikan," ujar Sarkani.

Sarkani juga mengungkapkan bahwa Banyuasin dianggap rawan karena berada di daerah perbatasan dengan Palembang. Pada Pemilu 2019, daerah yang paling rawan adalah Talang Kelapa.

Meskipun terjadi kasus tertukarnya surat suara antardapil, Sarkani menambahkan bahwa proses penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama.

Baca Juga

Mardiono Kobarkan Semangat Kader, PPP Targetkan Kembali ke Senayan pada Pemilu 2029

"Penilaian rawan Banyuasin dalam dimensi penyelenggaraan pemilu adalah 71. Meskipun terjadi kasus tersebut, penyelesaiannya tetap memakan waktu. Namun, tidak ada konflik horizontal antarwarga," ungkapnya.

Sarkani menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori tingkat kerawanan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Di Sumsel, terdapat 16 kabupaten/kota yang masuk kategori sedang.

Sarkani juga menyebut bahwa data yang tercatat di Bawaslu Sumsel terdiri dari dua kategori, yaitu tinggi dan sedang, sementara kategori rendah tidak ada.

"Hanya Banyuasin yang masuk kategori tinggi berdasarkan penyelenggaraan pemilu 2019. Kabupaten/kota lainnya masuk kategori sedang karena pada Pemilu 2019 tidak ada gejolak atau konflik yang signifikan. Sedangkan untuk kategori rendah, tidak ada satupun yang masuk," jelasnya.

Untuk mencegah kejadian serupa terjadi, Bawaslu Sumsel selalu mengingatkan para anggota di kabupaten/kota. Selain itu, Bawaslu juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Kami juga melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam politik, agar tidak menerima informasi yang tidak jelas dan tidak terpancing oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," tambahnya. (srl/cai)