Produk UMKM Terganjal Aturan FTZ, ini kata Menparekraf Sandiaga Uno

Batam, tvOnenews.com - Pelaku UMKM  di Kota Batam mengeluhkan penerapan dan aturan  free Trade zone ( kawasan  pedagangan bebas) .

Dalam implementasi peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 199 tahun 2019 tentang impor barang kiriman,  yang berada di wilayah Kawasan Bebas Batam  mengharuskan pembayaran pajak  setiap pengiriman  barang dari Batam  ke wilayah luar Batam. Bahkan, pelaku usaha  menganggap  kota  Batam seperti kota di luar negeri.

" Setiap kita mahu kirim barang produk ke luar Batam, kita harus bayar pajak 18 persen dari harga pesanan,  sudah itu, barang kita di tahan dulu  harus di periksa 2 sampe 3 hari, ini kan makanan  takutnya makanan jadi rusak,  kok kayak di luar negeri aja. Bagiamana  UMKM Batam bisa berkembang," kesal  erlina pelaku usaha UMKM di Batam.

Baca Juga

Persib Lego Andrew Jung dengan Nilai Fantastis ke Klub Lain

Menanggapi keluhan pelaku UMKM di Batam terkait aturan FTZ yang memberatkan usaha, Menteri Menparekraf Sandiaga Solahudin Uno  mengatakan  akan menyampaikan  dan segera dilaporkan masalah tersebut kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani agar dapat ditindaklanjuti.

"Karena sudah 3 samapai 4 tahun keluhannya sangat menghantam omzet pelaku ekraf khususnya UMKM di Batam. Pemerintah harus bergerak cepat, harus menggunakan momentum pasca pandemi agar para UMKM bisa di kawal kebangkitannya untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja," ujar Sandiaga  di Batam, Sabtu  (29/7)

Ia menyampaikan secara menyeluruh terdapat 64 juta pelaku UMKM se-Indonesia yang diharapkan dapat menciptan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024.

Sandiaga menyampaikan Kota Batam memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar pada subsektor fotografi, fesyen, krya, dan kuliner, sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekraf. 

Sandiaga Salahuddin Uno mengajak pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Batam, Kepulauan Riau agar terus berinovasi dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. 

Dengan begitu ia meminta pelaku ekonomi kreatif di Kota Batam bersama pemerintah kota menetapkan subsektor ekonomi kreatif unggulan melalui proses Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) agar dapat fokus mengembangkannya sehingga bisa masuk dalam jaringan kabupaten/kota (KaTa) kreatif. (ahs/fhr)