Realisasi Belanja APBN di Sumut Meningkat, Capai Rp10,91 Triliun

Dalam hal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi hingga Juli 2023 mencapai Rp1,57 triliun atau sekitar 86,18% dari target sebesar Rp1,82 triliun. Kontributor terbesar penerimaan berasal dari Kementerian Kesehatan (Rp318,85 miliar), diikuti oleh Kepolisian Republik Indonesia (Rp263,60 miliar), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp164,16 miliar). Realisasi PNBP pada periode ini mengalami pertumbuhan sebesar 26,88% (yoy), dengan dukungan kuat dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai 53,11% dari target tahun 2023.

Kementerian Keuangan tetap berkomitmen untuk mempercepat implementasi kredit dan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga 31 Juli 2023, program Penyaluran Ultra Mikro (UMi) telah mencapai 27.158 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp127,65 miliar di Sumatera Utara. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 76,92% (yoy), program ini memberikan dukungan signifikan terutama bagi Kabupaten Mandailing Natal (Rp19,18 miliar), Kabupaten Toba Samosir (Rp15,41 miliar), dan Kota Binjai (Rp13,94 miliar).

Sementara itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 118.970 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp6,64 triliun. Terdapat kontraksi sebesar 35,21% dalam realisasi KUR, yang dipengaruhi oleh regulasi baru yang diterbitkan pada akhir Januari 2023. Pada segmen ini, sektor Perdagangan Besar dan Eceran memberikan kontribusi dominan dengan total penyaluran sebesar Rp2,89 triliun, diikuti oleh sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dengan total penyaluran sebesar Rp2,57 triliun. Pemda Kota Medan mencatat penyaluran tertinggi sebesar Rp901,64 miliar, diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang (Rp723,28 miliar), dan Kabupaten Simalungun (Rp541,37 miliar).

Di tengah kondisi perekonomian yang tetap mengalami pertumbuhan positif, terutama berkat konsumsi rumah tangga, dukungan dari Pemerintah, dan investasi yang kuat, Kemenkeu Sumut optimis dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. APBN 2023 dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan berperan sebagai penyerap dampak dalam menghadapi ketidakpastian.

"Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumut akan terus berkolaborasi dengan instansi vertikal Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait guna mendukung pemulihan ekonomi Sumut. Optimisme akan terus dijaga melalui kebijakan fiskal dan berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional, dengan tujuan untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi," pungkasnya.