Realisasi Belanja APBN di Sumut Meningkat, Capai Rp10,91 Triliun

Medan, tvOnenews.com - Realisasi belanja APBN di Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif dengan pencapaian mencapai Rp10,91 triliun. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional terutama dalam menghadapi kondisi global yang melambat.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumut, juga Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut, Syaiful, mengungkapkan bahwa peningkatan dan percepatan belanja negara adalah hasil dari kerja keras APBN. Belanja Pemerintah Pusat di Sumut difokuskan pada pemenuhan kewajiban pemerintah dan bantuan kepada masyarakat. Sampai dengan 31 Juli 2023, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut mencapai Rp10,91 triliun, atau sekitar 48,55% dari total anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp22,47 triliun.

Menurut Syaiful, "Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini mencatat pertumbuhan sebesar 10,77% (year-on-year/yoy), didorong oleh pertumbuhan belanja modal sebesar 20,34% (yoy) dan belanja barang sebesar 26,05% (yoy). Secara sejalan, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,99% dengan capaian realisasi mencapai Rp22,90 triliun atau sekitar 55,19% dari total anggaran TKDD." Ujar Syaiful dalam konferensi pers mengenai realisasi APBN Regional Sumut hingga 31 Juli 2023, yang diselenggarakan pada Kamis (24/8/2023).

Sementara itu, kinerja penerimaan pajak di Sumatera Utara yang dikelola oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Sumut I & II telah mencapai Rp20,07 triliun hingga bulan Juli 2023 (sekitar 59,81% dari target Rp33,56 triliun). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (30,64%), PPN Pasal 25/29 Badan (29,09%), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (15,03%).

"Dilihat dari sektor, sektor Industri Pengolahan mendominasi kontribusi dengan persentase sebesar 44,37%, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan persentase sebesar 24,86%. Kita perlu tetap waspada terhadap penerimaan pajak ke depan dengan memperhatikan normalisasi basis penerimaan, namun tetap optimis dengan prospek aktivitas ekonomi Indonesia," tambahnya.

Kinerja penerimaan dari sektor Bea dan Cukai di Sumatera Utara yang dikelola oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara juga perlu dicatat. Realisasi hingga saat ini mencapai Rp1,75 triliun atau sekitar 52,41% dari target sebesar Rp3,34 triliun. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 63,27% (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan harga referensi Crude Palm Oil (CPO) yang signifikan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, penerimaan dari sektor Bea Masuk mengalami pertumbuhan sebesar 9,53%, didorong oleh impor produk beras, gula tebu, pupuk mineral, dan kokas petroleum.

Baca Juga

Kajian LAPI ITB Ungkap Dampak Ekonomi dari Perluasan Konektivitas Digital

Dalam hal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi hingga Juli 2023 mencapai Rp1,57 triliun atau sekitar 86,18% dari target sebesar Rp1,82 triliun. Kontributor terbesar penerimaan berasal dari Kementerian Kesehatan (Rp318,85 miliar), diikuti oleh Kepolisian Republik Indonesia (Rp263,60 miliar), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp164,16 miliar). Realisasi PNBP pada periode ini mengalami pertumbuhan sebesar 26,88% (yoy), dengan dukungan kuat dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai 53,11% dari target tahun 2023.

Kementerian Keuangan tetap berkomitmen untuk mempercepat implementasi kredit dan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga 31 Juli 2023, program Penyaluran Ultra Mikro (UMi) telah mencapai 27.158 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp127,65 miliar di Sumatera Utara. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 76,92% (yoy), program ini memberikan dukungan signifikan terutama bagi Kabupaten Mandailing Natal (Rp19,18 miliar), Kabupaten Toba Samosir (Rp15,41 miliar), dan Kota Binjai (Rp13,94 miliar).

Sementara itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 118.970 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp6,64 triliun. Terdapat kontraksi sebesar 35,21% dalam realisasi KUR, yang dipengaruhi oleh regulasi baru yang diterbitkan pada akhir Januari 2023. Pada segmen ini, sektor Perdagangan Besar dan Eceran memberikan kontribusi dominan dengan total penyaluran sebesar Rp2,89 triliun, diikuti oleh sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dengan total penyaluran sebesar Rp2,57 triliun. Pemda Kota Medan mencatat penyaluran tertinggi sebesar Rp901,64 miliar, diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang (Rp723,28 miliar), dan Kabupaten Simalungun (Rp541,37 miliar).

Di tengah kondisi perekonomian yang tetap mengalami pertumbuhan positif, terutama berkat konsumsi rumah tangga, dukungan dari Pemerintah, dan investasi yang kuat, Kemenkeu Sumut optimis dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. APBN 2023 dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan berperan sebagai penyerap dampak dalam menghadapi ketidakpastian.

"Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumut akan terus berkolaborasi dengan instansi vertikal Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait guna mendukung pemulihan ekonomi Sumut. Optimisme akan terus dijaga melalui kebijakan fiskal dan berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional, dengan tujuan untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi," pungkasnya.

(sgh/fna)