Balai Karantina Sumut dan Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Ribuan Serangga Tanpa Dokumen

Medan, tvonenews.com - Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (BBKHIT Sumut) bersama Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 6.727 ekor serangga yang hendak dikirim ke Hanoi, Vietnam.

Ribuan serangga yang diselundupkan di dalam koper hitam ini ditemukan setelah terdeteksi pihak Bea Cukai di terminal keberangkatan Bandara Internasional Kualanamu, Minggu (8/6/2025). Saat disita, petugas menemukan sebanyak 6.527 ekor kupu-kupu awetan, 20 ekor kelabang hidup, dan 200 ekor laba-laba hidup yang diperkiraan nilai uangnya mencapai Rp299.770.000.

Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara, N Prayatno Ginting mengatakan, modus operandi yang dilakukan dengan membawa kupu-kupu awetan, kelabang hidup dan laba-laba hidup dalam satu koper besar berwarna hitam tanpa disertai dokumen persyaratan seperti Health Certificate (HC) dan SAT-LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri). 

"Pelaku warga Indonesia berinisial ASR berusia 43 tahun. Pengiriman ke Hanoi, Vietnam, direncanakan untuk dijual kepada pembeli tunggal yang belum diketahui identitasnya," kata N Prayatno Ginting, saat konferensi pers di Kantor Balai BBKHIT Sumut Jalan AH Nasution, Kota Medan.

Prayatno juga menjelaskan, sebelumnya, kasus serupa juga pernah dilakukan oleh pelaku pada Desember 2024. Tercatat dari riwayat sistem imigrasi ada pengiriman satwa liar dari Sulawesi dan Maluku ke Hanoi tanpa dokumen melalui maskapai komersial.

Diketahui, saat ini pemeriksaan dan penyidikan masih berlangsung oleh tim penegakan hukum Karantina Sumut. Selanjutnya akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan terkait karantina dan perlindungan satwa.

Baca Juga

Jurus Menkeu Suahasil untuk Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Siapkan 3 Strategi

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, menyatakan bahwa setiap pengeluaran media pembawa (hewan) dari wilayah Indonesia wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dan dokumen lain yang dipersyaratkan. (Ayr/wna)