Pilkades di Langkat Tuai Persoalan, DPRD Gelar RDP

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Donny Setha dan anggota DPRD Kabupaten Langkat dari partai Perindo Safi'i dalam RDP tersebut mengakui, memang ada sejumlah permasalahan yang terjadi dalam tahapan Pilkades. Salah satunya ada dugaan kebocoran pengumuman. Hal ini disebabkan karena terlalu lamanya rentang waktu yang dikeluarkan oleh pihak USU Medan ke pihak panitia desa. 

"Tentu ini menjadi celah kecurigaan, kenapa simpatisan atau bacalon sendiri sudah tahu mereka lulus seleksi sebelum penetapan calon kades, karena pihak USU sudah memberikan hasil seleksinya pada tanggal 29 April dan baru diumumkan pada 9 Mei lalu. Selain itu, mengapa nilai atau wawasan dari bacalon dari akademisi lebih rendah dibanding dari bacalon paket B. Tentu ini perlu dijawab, apakah ada dugaan unsur politis atau memang murni hasil seleksi itu," terang Donny Setha saat di ruang RDP. 

Oleh sebab itu, Donny Setha menyarankan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, melaksanakan ulang kembali tahapan seleksi, khususnya untuk wilayah Desa Halaban, Kecamatan Besitang, agar kecurigaan warga tentang adanya kecurangan bisa dihilangkan. 

"Intinya kita selaku DPRD siap untuk memfasilitasi ujian atau seleksi ulang nanti, guna memberi jawaban atau persoalan yang tengah bergulir di tengah-tengah masyarakat," saran Wakil Ketua DPRD Langkat. 

Dirinya juga mengakui, sejauh ini ada 19 desa yang mengalami persoalan yang hampir sama. Di desa itu ada sekitar 8 bacalon Kades yang mengikuti seleksi dan maksimalnya bacalon yang lulus sebanyak 5 calon.

Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Langkat sendiri dilaksanakan di 167 Desa dari 420 Desa yang ada di Kabupaten Langkat. Sementara, jumlah pendaftar bakal calon Kepala Desa sendiri sebanyak 626 orang dan sudah ditetakan sebagai calon kepala desa sebanyak 585 calon kades. Nantinya, mereka akan mengikuti Pilkades serentak 19 Juni mendatang. (tht/taa)