Tolak Penggusuran Pasar Sambas Medan, Pedagang Sebut Pemko Medan Matikan Rezeki Rakyat Kecil
- tim tvOne/Ahmidal Yauzar
Medan, tvonenews.com - Puluhan pedagang Pasar Sambas berunjuk rasa menolak penggusuran lahan di Pasar Sambas, Kota Medan, yang akan dieksekusi juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (4/2/2026).
Para pedagang menilai penggusuran tersebut terkesan mendadak yang berimbas hilangnya mata pencarian para pedagang.
Dari pantauan di lokasi, para pedagang di Pasar Sambas membentang spanduk penolakan agar eksekusi lapak dagangan dibatalkan. Mereka juga berorasi, meminta pemerintah Kota Medan memberikan perhatian atas nasib mereka.
"Kami menaati aturan tapi kami ditindas dibuang di pasar ini tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Mohon pengertian bapak-bapak pejabat yang berwenang," teriak pedagang.
Tak hanya itu, pedagang juga tampak membentang spanduk menarasikan mereka bukan pedagang liar.
Linda, pedagang Pasar Sambas mengaku kecewa terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan yang tidak transparan ke pedagang terkait adanya eksekusi pengosongan lahan di Pasar Sambas.
Ia mengaku baru mengetahui informasi tesebut dari pedagang lain yang meminta secarik kertas dari orang yang mereka tidak kenal. Menurutnya, PUD Kota Medan selaku pihak yang berwenang harusnya lebih dulu memberi imbauan ke pedagang, namun faktanya tidak ada.
"Harusnya kan ada peringatan satu, dua, dan tiga. Ini eksekusinya mendadak, kita cari tahu sendiri informasinya itu tanggal 31 Januari 2026, terus tanggal 4 Februari-nya kita diharuskan keluar. Waktunya sangat mepet makanya kita sebagai pedagang keberatan," kata Linda.
Linda menjelaskan, sebagai pedagang yang resmi dan membayar iuran per bulannya, mereka menuntut dan meminta haknya.
"Waktunya tidak tepat karena berdekatan dengan perayaan Imlek dan lebaran. Padahal kita selaku pedagang sudah melakukan stock barang, jadi mana mungkin kita tiba-tiba pindah," keluhnya.
Terkait adanya usulan relokasi yang diberikan pemerintah Kota Medan terhadap para pedagang di Pasar Sambas, Linda mengaku tidak keberatan. Kendati demikian, ia meminta agar pemerintah merelokasi pedagang ke tempat yang lebih layak yang berdampak pada pendapatan mereka.
"Memang ada 6 tempat relokasi dari pemerintah Kota Medan tapi kami melihat lokasi itu tidak layak, sepi pengunjung. Jadi sama aja mematikan rezeki kami. Untuk pindah kita butuh waktu, butuh biaya buat pindah apalagi jualan sepi, kemana barang-barang kita mau diletakkan," ucapnya.
Diakui Linda, di Pasar Sambas ini para pedagang memiliki hak sesuai aturan yang berlaku. Di mana mereka wajib membayar iuran cukai per bulannya dengan nilai variatif.
"Kalau saya Rp500 ribu, ada yang Rp1,9 juta untuk bayar cukai ke PD Pasar. Lain lagi nanti uang kebersihan, sampah dan lainnya. Artinya kita di sini bukan pedagang liar. Kami sangat menolak eksekusi Pasar Sambas. Kami beritikad baik untuk mengikuti sesuai prosedur tapi jangan dikasih waktu yang mendesak seperti ini," cetusnya.
Diketahui sebelumnya, eksekusi lahan di Pasar Sambas Kota Medan berdasarkan keputusan penetapan PN Medan tanggal 13 Januari 2026 Nomor 20/Pdt.Eks/2025/PN/Mdn/ jo Nomor:314/Pdt.G/2023/PN/Mdn.
Eksekusi rencananya akan dilakukan pada pukul 09.00 WIB. Namun sampai kini eksekusi belum dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Medan. (Ayr/wna)
Load more