Satgas PRR Kebut Kebut Pemulihan Pascabencana Solok Raya, Fokus ke Infrastruktur dan Ketahanan Pangan

Jakarta, tvOnenews.com - Percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dan Kota Solok kini difokuskan pada pelaksanaan proyek infrastruktur, pemenuhan kebutuhan hunian tetap, pengendalian banjir, serta penyelamatan 115 hektare sawah terdampak. Penyelesaian berbagai program tersebut terus dipacu agar anggaran yang telah tersedia segera menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Prioritas itu mengemuka dalam monitoring dan evaluasi khusus yang dilaksanakan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Sumatera Barat, Kamis (13/8/2026). Tim yang dipimpin Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono meninjau sejumlah lokasi terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, dan organisasi perangkat daerah teknis.

Di Kabupaten Solok, pemerintah daerah telah memperoleh dukungan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar. Realisasi bidang kesehatan menjadi yang tertinggi dengan capaian 91 persen dari alokasi lebih dari Rp6 miliar, disusul bidang ekonomi sebesar 57 persen dari alokasi Rp45 miliar. Namun, realisasi bidang pendidikan baru sekitar 6–7 persen dari alokasi lebih dari Rp3 miliar, sedangkan bidang infrastruktur baru mencapai 6,7 persen dari alokasi lebih dari Rp88 miliar.

Rendahnya realisasi anggaran infrastruktur disebabkan proses penyesuaian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang belum tuntas sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan fisik tertahan. Satgas PRR mendorong Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan tenggat penyelesaian dokumen tersebut agar seluruh kegiatan dapat segera masuk ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

“Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera dituntaskan. Sisa waktu tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin karena anggaran infrastruktur ini berkaitan langsung dengan pemulihan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Kami mendorong proyek segera masuk tahap pengadaan agar manfaatnya cepat dirasakan warga,” kata Wahyu.

Satgas PRR juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan relokasi 259 keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat di Kabupaten Solok. Saat ini, kuota awal pembangunan hunian tetap baru mencakup 60 unit. Pemkab Solok didorong segera menuntaskan pengajuan penambahan kuota sebanyak 199 unit kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sekaligus mempercepat legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai bagi masyarakat terdampak.

Baca Juga

Video Viral Momen Tiga Kakak Beradik Panik Berteriak Melawan Maut dari Dalam Rumah saat Diterjang Banjir Bandang Solok

Selain hunian, penanganan sedimentasi dan material kayu sisa galodo di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, perlu diperkuat untuk mencegah luapan air kembali merusak lahan pertanian warga. Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan alat berat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pemerintah daerah melanjutkan pembersihan sungai, normalisasi darurat, serta penyediaan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.

Di Kota Solok, banjir bandang dan longsor pada November 2025 berdampak terhadap 2.978 keluarga atau 9.375 jiwa di sembilan kelurahan. Bencana juga merusak sekitar 14 kilometer badan jalan, empat ruas sungai, 11 titik jaringan irigasi, 292 fasilitas UMKM, satu koperasi, serta empat sistem penyediaan air minum. Sebagai bagian dari penanganan permanen, proyek pengendalian banjir dan normalisasi Batang Gawan serta Batang Lembang senilai Rp170 miliar kini telah memasuki tahapan tender tahun jamak.

Penanganan 115 hektare sawah terdampak menjadi salah satu agenda mendesak karena kerusakan tanggul, sedimentasi, sampah, dan terbatasnya akses alat berat mengganggu pasokan air ke lahan pertanian. Satgas PRR bersama Pemerintah Kota Solok mengoordinasikan pompanisasi darurat, sedangkan dukungan bibit cadangan dan pompa berskala besar akan dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian untuk mencegah gagal panen.

Satgas PRR akan melanjutkan asistensi kepada pemerintah daerah dan mengawal konsolidasi dengan Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pertanian. (rpi)