Tantangan Baru Komunikasi Pemerintah kepada Masyarakat di Era Digital

"Dulu negara bisa mengandalkan kewenangan untuk menyampaikan kebijakannya. Sekarang yang menentukan adalah apakah kebijakan itu dipahami dan diterima oleh masyarakat. Karena itu komunikasi pusat dan daerah harus satu narasi, dengan cara penyampaian yang disesuaikan daerah masing-masing," pungkasnya.

Workshop di Medan tersebut diikuti perwakilan humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta 33 pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut koordinasi Bakom bersama Kementerian Dalam Negeri dengan humas daerah se-Indonesia, setelah pemerintah daerah mengharapkan pembinaan komunikasi dilakukan secara langsung.

Melalui program tersebut, Bakom membekali humas daerah dengan narasi dan data yang selaras sekaligus membuka jalur penyampaian masukan daerah kepada kementerian dan lembaga terkait. Sumatera Utara menjadi provinsi pertama dalam program pembinaan tersebut, yang selanjutnya direncanakan berlanjut ke provinsi lain.

Pada akhirnya, penguatan komunikasi pemerintah tidak cukup diukur dari seberapa banyak informasi disebarkan atau seberapa seragam pesan yang disampaikan pusat dan daerah. Ukuran pentingnya adalah kemampuan pemerintah menjelaskan kebijakan secara transparan, mendengar kritik warga, dan menindaklanjuti persoalan yang ditemukan. 

Keselarasan narasi dapat membantu menjaga ketepatan informasi, tetapi kepercayaan publik perlu dibangun melalui komunikasi dua arah, data yang dapat diperiksa, dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (udn)